SAMPANG – Audiensi yang dilakukan Forum Sampang Hebat (Forsa) dan Media Center Sakteh (MCS) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang menuai kritik dan masukan dalam menjalankan tugas pilkada 2024.
Walaupun hanya membahas soal teknis sengketa pemilu, hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip imparsialitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Sebab, Komisi Pemilihan Umum adalah pihak yang beperkara.
Nur Hasan ketua Forsa Hebat menyampaikan poin poin penting kepada ketua KPU beserta komisionernya terkait pelanggaran PPS di desa Malakah yang sampai saat ini belum ada kejelasannya dari KPU sendiri, sedangkan pelapor dan yang dilaporkan sudah jelas dan laporannya sudah diserahkan ke penyelenggara akan tetapi masih belum ditindak.
“ Kami minta kepada ketua KPU kabupaten sampang permasalahan sekecil ini aja masih belum terselesaikan apalagi permasalahan yang sedang dan berat, apabila ini tidak terselesaikan jangan harap Pilkada Sampang ini berjalan dengan lancar dan damai, kami siap mengawal bersama rekan rekan dan siap ada di garda terdepan,” terangnya. Jum’at, 01/11/2024.
Menurutnya, Kabupaten Sampang sendiri memasuki daftar zona merah menjelang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) yang akan diselenggarakan padba nanti Rabu 27 November 2024, Seperti apa yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat RI saat kunjungi KPU Sampang.
Sementara Ketua KPU Sampang Aliyanto, mengatakan bahwa, apabila ada temuan dan pelanggaran terkait Pemilukada, kami siap menerima laporan dan aduan dari warga masyarakat kabupaten Sampang dan kami siap menindak pelanggaran mulai dari hal hal yang kecil sedang dan berat akan tetapi harus jelas dengan datanya, dokumen, pelapor, dan yang dilaporkan kami bertugas dengan regulasi yang sudah ditetapkan PKPU yang ada.
“kami beserta komisioner KPU Sampang akan bersikap dan menjadi penyelenggara yang Netral demi terwujudnya pilkada yang damai, ” pungkasnya. (Md).
