SAMPANG – Sebanyak 111 Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menuai sorotan sejumlah pihak, terutama dari wakil rakyat setempat. Pemicunya kinerja ratusan Pj Kades tersebut ditengarai banyak yang kurang maksimal dan meragukan.
“Tidak perlu mengevaluasi kinerja 111 Pj Kades agar tidak menghambat pelaksanaan Pileg dan Pilkada mendatang. Mending Pilkades segera digelar 2023 mendatang,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, H Aulia Rahman, Sabtu (23/7).
Aulia menyebutkan, rencana pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja 111 Pj Kades itu tidak penting. Sebab di bawah banyak persoalan, sebab rata-rata Pj Kades tidak menetap di desa. Akibatnya pelayanan desa kepada masyarakat kurang maksimal.
“Pj Kades rata-rata bukan orang sekitar malahan orang luar desa, jadi tidak tau kultur masyarakat desa terkait, sehingga memicu terjadinya konflik,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Dia meminta kepada pemerintah agar segera melaksanakan Pilkades. Sebab rata-rata daerah di Jawa Timur sudah melaksanakan, tinggal Kabupaten Sampang.
“Jika di 2023 Pilkades belum digelar, jangan salahkan masyarakat apabila ada unjur rasa besar-besaran. Bahkan saya sendiri juga akan turun tangan untuk memimpin aksi demontrasi ini,” ancam Aulia.(Red)
