SAMPANG – Proses pendaftaran pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sampang, di Desa Pasean beberapa minggu ini, ternyata masih menyisakan kekecewaan sejumlah pihak dan masyarakat Desa Pasean, Sabtu, 11/03/2023.
Adam warga Dusun Lembung, Desa Pasean Kecamatan Sampang, mengatakan adanya dugaan Permainan antara Ketua panitia Pelaksana BPD dengan orang orangnya, sehingga warga merasa di bohongin dalam artian ada maen mata, juga banner atau spanduk pengumuman yang menjadi dasar masyarakat Desa Pasean geram.
“Diketahui sempat banner pengumuman itu tidak ada, artinya sempat dipasang lalu besoknya sudah gak ada lagi alias hilang, adanya unsur politik”ungkap Adam
Sehingga Ketua LSM Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Jatim Coruption Watch (JCW) Kabupaten Sampang, Dan DPP sebagai Deputi pengawasan dan penindakan, ikut sangat ironis dalam Permasalan Pendaftaran BPD Desa Pasean, PJ pun harus tegas selaku yang megang wilayah, takutnya ada juga ikut maen dengan Panitianya
Banyaknya permasalahan di tingkat Pemerintah Sampang, baik ditingkat Pemerintah dan ditingkat Sekala Desa, yang menjadi dasar permasalahan ditingkat Desa misalnya, banyaknya laporan di tingkat pemilihan BPD saat ini yang diduga Kongkalikong yang tak jelas dan ada indikasi permainan politik yang dilakukan oknum panitiannya.
“Pemilihan dan pendaftaran BPD terasa tidak maksimal, proses sosialisasi dan pemilihan BPD kurang maksimal dan terkesan dimainkan oleh oknum kepala desa setempat,” kata Aulia
Lanjut Aulia, proses sosialisasi seharusnya berjalan selama tiga bulan pasca pemberlakuan Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa namun faktanya hanya beberapa hari saja.
“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui seluk-beluk BPD. Sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pemilihan BPD. Namun, faktanya sosialisasi ini berjalan kurang dari sebulan bahkan ada yang 7 hari baru disampaikan, ini jelas ada unsur main main dari pihak kepala desa,” bebernya
Jika melihat secara utuh, bisa dicek panitia pemilihan BPD nya tantang pengangkatan dan juga sosialisasi yang diberikan sebelum pembentukan.
“Saya yakin itu bagaimana cara Sosialisasinya,” tandasnya
Pihaknya bahkan sudah pernah menyampaikan ke kepala bagian pemerintahan bahwa perlunya pendampingan khusus untuk masalah satu ini, karena BPD merupakan mitra pemerintahan desa yang punya peran mengontrol dan mengawasi.
“Konsekuensinya, posisi jabatan seluruh anggota BPD memang sangat berpengaruh bagi kinerja kepala desa. Kita bayangkan kalau BPD-nya vocal dan kritis pasti akan baik pembangunanya tetapi ketika bpdnya sudah kong kalikong dengan kepala desa maka memainkan anggaran desa akan menjadi mudah bagi mereka,” tegas
Agar masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh BPD dapat terus melakukan pengawasan dari luar sistem agar dampak dari pembentukan BPD baru yang cenderung dimainkan ini dapat dihindari.
“Maka saya tegaskan perlu evaluasi bersama,” pungkasnya
(Md)
