SAMPANG – Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi.
Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.
Terbukti apa yang di lakukan KPK RI Tindakan tangkap tangan OTT KPK di Surabaya terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim. Juga Mantan Kepala Desa Jelgung inisial HM di wilayah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dan seorang kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) inisial IW ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada Rabu (14/12/2022) sekitar pukul pukul 22.30 WIB lalu.
Sehingga ketua umum dpp lsm jatim coruption watch jawa timur Dr. HM. Sajali dan ketua dpw lsm jatim coruption watch jawa timur H.Holis dan ketua dpc lsm jatim coruption kab. sampang H.Aulia Rahman. Membeberkan data dan Mengapresiasi langkah KPK RI yang OTT wakil ketua dprd propinsi jawa timur dan kades di Sampang dan tokoh partai yang terlibat merupakan langkah yg sangat dahsat Kerana jawa timur termasuk sangat besar pelanggaran kkn dan suap menyalahgunakan wewenang. kedudukan jabatan seperti dana hibah pagu tiap tahun APBD propinsi jawa timur Rp. 8 triliun sampai Rp. 9 tiliun diujutkan sebagian ke pokmas milik anggota DPRD Propinsi 120 orang dan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dll
Ketua Umum JCW Sajjali membeberkan dana hibah propinsi jawa timur di tahun anggaran 2020 sebesar rp. 9.5 triliun lpjnya, banyak yang belum lengkap dari anggaran itu salah satu dinas perhubungan untuk penerangan jalan pada 247 pokmas dan tdk dilaksanakan sesuai nphd sebesar Rp. 75.1 miliar dan lpj bantuan hibah belum lengkap laporan pertanggung jawaban th. 2020 sebesar Rp. 1.5 triliun dan bantuan hibah lampu jalan 247 pokmas dan tdk dilaksanakan sesuai nphd sebesar rp. 40.919.miliar. mengakibatkan kelebihan pembayaran.
“Hasil audit th. 2021 belanja modal dinas PU bina marga terdpat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 6.9 miliar dan belanja modal bangunan dan gedung 5 skpd tidak sesuai kontrak Rp. 2.6 miliar dan belanja irigasi, jalan, dan jaringan sebesar Rp. 1.4 miliar”ungkap Sajjali
Sajjali Menambahkan OTT yang dilakukan 0leh teman KPK RI di madura dan khususnya jawa timur karena dugaan uang negara triliunan di duga bocor oleh pejabat yg kompeten dipemerintahan Propinsi Jawa timur terutama bantuan hibah dan pokmas anggaran th. 2019.
Ketua umum meminta untuk di audit Bapak RI yang dikelola 11 skpd Provinsi Jawa Timur,
Karena tidak menyetor laporan pertanggung jawaban kepada Gubenur Rp. 2.9 triliun dari penggunaan hibah pagu Rp. 8.5 triliun dan sejak 2014 sampai 2018 dana hibah yang tidak setor LPJ ke gubenur sampai th 2019 sebesar Rp. 1.1.triliun
“Jadi total sementara Rp. 4 trliun dan pejabat skpd dan kabiro propinsi jawa timur ditahan dan diperiksa anggota DPRD propinsi jawa timur, juga diperiksa penerima pokmas juga harus tuntas yang terlibat di dalamnya yang bermain juga diperiksa jangan saja partai politik, KPK RI harus berani” tegasnya drs sajali ketua umum DPP Jatim Corruption Watch.(Md)
