l
SAMPANG – Akhir-akhir ini di Kabupaten Sampang sedang ramai gerakan aksi protes dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat soal evaluasi dan pergantian jabatan Pj kepala desa (Kades).
Gerakan penolakan evaluasi dan pergantian Pj Kades yang dimentori oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat kritikan tajam dari Sekjen LSM Lasbandra, Achmad Rifai.
Rifai menduga jika gerakan tersebut bukan atas dasar aspirasi dari masyarakat. Melainkan karena untuk memuluskan nafsu kepentingan politik mantan Bupati Slamet Junaidi.
“Kenapa saya bisa bilang kalau gerakan penolakan itu untuk memuluskan nafsu politik Slamet Junaidi. Karena beberapa waktu lalu Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sampang berdeklarasi mendukung Slamet Junaidi 2 periode dari situ saja sudah jelas,” kata Rifai, Kamis (11/7/2024).
Ia menilai bahwa saat ini BPD sudah menjadi kendaraan politik pihak tertentu. Mereka beberapa kali melakukan aksi demontrasi ke kantor Pemda dan menolak adanya evaluasi kinerja dan pergantian Pj Kades. Padahal, evaluasi kinerja dan pergantian Pj Kades sudah diatur dalam Perbup.
Dalam Perbup juga tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila kinerja Pj Kades baik maka PJ Kades tersebut tidak bisa diganti. PJ Kades itu adalah jabatan yang diperbantukan sementara bukan jabatan melekat sehingga wajar jika sewaktu-waktu diganti.
“Miris saja melihat gerakan BPD yang sampai melibatkan ulama dan tokoh masyarakat. Dengan mengatasnamakan aspirasi dari masyarakat dan ulama mereka melolak PJ kades diganti. Mereka juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam hal itu, Padahal, waktu kepemimpinan Slamet Junaidi mereka juga tidak pernah dilibatkan, kenapa baru protes sekarang sedangkan dulu mereka hanya diam seperti macan ompong,” katanya.
Dia mengatakan, evaluasi kinerja Pj Kades sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pasal 72. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah, sehingga apabila ada Pj Kades yang diganti itu artinya kinerjanya kurang maksimal.
“Dulu waktu Bupati Slamet Junaidi, hasil penialian evaluasi kinerja Pj Kades tidak pernah diumumkan ke publik. Tahu-tahu udah diganti. Kenapa baru sekarang BPD yang gaduh dan menolak, lucunya lagi ada anggota BPD yang sampai bilang mau perang. Sampang damai, kalau ente mau perang sana berangkat ke Papua atau ke Palestina,” cetus Rifa’i.
Melihat kondisi saat ini, Rifai meminta Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto agar tegas dalam menjalankan evaluasi kinerja Pj Kades. Kalau ada Pj Kades yang kinerjanya tidak becus secepatnya diganti. Jangan takut dengan gertakan dari gerombolan budak politik.
“Saya menduga ada oknum yang menggerakkan semua BPD agar melakukan protes ke kecamatan. Mereka ketakutan kalau Pj Kades sampai diganti karena selama ini Pj Kades hanya jadi Boneka. Ini fakta, Makanya, saya tidak kaget ketika mendengar ada salah satu mantan Kades yang koar-koar di media sosial dengan mengatakan kalau Pj Kades itu tidak ada apa-apanya dan tak punya hak mengelola DD/ADD. Belum lagi anggota BPD yang naik kuda dan ngancam akan perang kalau sampai Pj Kades diganti,” pungkas Rifai. (Md).
