SAMPANG – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Sampang, menemukan sejumlah masalah di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik), Kabupaten Sampang, Jum’at, 14/04/2023.
Itu terungkap dalam identifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 Bupati Sampang, Hasil temuan sementara terdapat sejumlah kejanggalan perbedaan data realisasi anggaran dari OPD dan yang termuat di dalam LKPJ.
Ketua Pansus DPRD Kota Sampang Alan Kaisan, mengaku ada beberapa catatan yang menjadi temua di tingkat sekolah dasar.
Diantaranya adalah informasi yang dilaporkan kepada Pansus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah dasar (SD) di Sampang tahun 2022 sebesar Rp 88 miliar dengan jumlah siswa penerima bantuan sebanyak 71.272 siswa.
“Setiap siswa menerima dana BOS Rp 1.030.000, realisasi anggaran yang disampaikan di dokumen LKPJ tertulis Rp 88 miliar, padahal seharusnya hanya Rp 73 miliar sekian,” ungkap Alan.
Dari total anggaran Rp 88 miliar lebih, terdapat selisih penggunaan sebesar Rp 73 miliar lebih, atau selisih 16 miliar hanya (94,65 persen). Nilai fantastis
Selisih tersebut, menurut Alan bersumber dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Kalau dijumlahkan 1.030.000 x 71.272 hasilnya itu ketemu Rp 73 miliar sekian, artinya ada selisih anggaran yang cukup fantastis yakin sekitar Rp 16 miliar. Anehnya, ketika itu ditanyakan ke Disdik mereka malah kebingungan dan tidak bisa menjawab, karena itu rapat ditunda dan Disdik diminta untuk menyempurnakan laporan tersebut,” katanya.
Harapan kami ada alokasi anggaran dari Pemkab untuk seleksi pengawas sekolah.
(Md)
