Perbaikan Sistem Pelayanan Publik oleh Polri
Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa respons Polri dalam menangani laporan masyarakat lebih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar). Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 18 November 2025. Fakta ini menjadi alarm yang mendorong Polri untuk melakukan perubahan besar-besaran terhadap sistem pelayanan publik mereka.
Menurut Dedi, standar waktu respons cepat (quick response time) untuk layanan SPKT adalah di bawah 10 menit. Namun, saat ini, waktu respons Polri masih berada di atas 10 menit. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat lebih memilih menghubungi Damkar untuk berbagai masalah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan kebakaran. Kecepatan dan kredibilitas Damkar dianggap lebih baik dalam situasi darurat.
Untuk memperbaiki hal ini, Polri segera mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi hotline 110, saluran utama bagi masyarakat dalam mengajukan aduan. Dedi menyatakan bahwa harapan Polri adalah setiap pengaduan masyarakat dapat direspons dalam waktu kurang dari 10 menit.
Transformasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada peningkatan respons melalui hotline. Polri juga telah membuat buku “do and don’t” sebagai pedoman bagi anggota polisi. Selain itu, peningkatan pengawasan internal juga menjadi fokus utama. Dedi mengatakan bahwa pengawasan yang kurang kuat menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku arogansi dan penyalahgunaan wewenang.
Polri juga membentuk tim percepatan reformasi untuk menanggapi tuntutan masyarakat. Berbagai tuntutan, termasuk dari penggiat HAM dan Sara Institut, telah direkam dan diperhatikan. Tim akselerasi transformasi Polri telah dibentuk sesuai arahan Kapolri untuk segera melakukan perbaikan.
Tugas Pokok Polri yang Mendapatkan Poin Terbaik
Polri menggandeng banyak pihak untuk memetakan tugas pokok utama yang dapat ditingkatkan. Tiga tugas pokok utama yang mendapatkan poin terbaik adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, dan pelayanan umum. Menurut Dedi, harkamtibmas mendapat poin cukup bagus, yang menunjukkan respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok tersebut.
Perubahan Struktural Penting di Polri
Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan bahwa Polri sedang melakukan perubahan struktural penting, yaitu mengubah nomenklatur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menjadi Pamapta (Perwira Kesamaptaan). Perubahan ini bersifat fungsional dan menyentuh inti pelayanan. Pamapta adalah perwira kesamaptaan yang bertujuan untuk merespons cepat dalam menerima aduan setiap masyarakat.
Trunoyudo menambahkan bahwa peran Pamapta kini bersifat operasional dan bukan lagi sekadar administratif seperti SPKT sebelumnya. Dengan demikian, laporan yang masuk diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara nyata di lapangan. Dulu, SPKT tidak berfungsi sebagai administratif, tetapi operasional untuk merespons setiap aduan masyarakat.
Respons terhadap Kritik dan Ekspektasi Publik
Merespons kritik dan ekspektasi publik, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri tidak menolak kritik yang diterima dari masyarakat. Sebaliknya, kritik tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki efektivitas layanan sehingga mampu memenuhi harapan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
Transformasi ini menjadi langkah awal yang diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri dapat hadir cepat, tepat, dan responsif dalam setiap situasi. Jika perubahan berjalan sesuai rencana, layanan Polri tidak hanya mengejar ketertinggalan dari Damkar, tetapi juga mampu mencapai standar internasional yang selama ini menjadi acuan.
