Sektor Pertambangan dan Peran Pentingnya dalam Perekonomian Nasional
Sektor pertambangan tetap menjadi salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 8,5 persen, menurut kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Di sisi produksi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa selama semester I tahun 2025, produksi batu bara nasional mencapai 357,6 juta ton atau sebesar 48,34 persen dari target produksi tahun ini sebesar 739,67 juta ton.
Dari total produksi tersebut, sebanyak 238 juta ton batu bara dialokasikan untuk ekspor, yang memenuhi sekitar 45 persen kebutuhan listrik dunia. Indonesia juga memiliki cadangan mineral dan batu bara yang melimpah, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, emas, perak, besi, dan batu bara. Nilai cadangan tersebut mencapai 3,91 triliun dollar AS pada 2023 atau setara dengan Rp 64.515 triliun berdasarkan kurs Rp 16.500 per dollar AS. Potensi ini bisa meningkat jika sumber daya berubah status menjadi cadangan.
Kepastian Hukum sebagai Faktor Penting
Menurut Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, meskipun Indonesia masih kaya akan potensi sumber daya alam, diperlukan kepastian hukum agar investasi tetap terjaga dan manfaat ekonomi bisa dirasakan hingga ke daerah. Ia menyoroti polemik saling klaim antara perusahaan tambang pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan masyarakat yang sering terjadi di beberapa daerah.
Ferdy menyatakan bahwa pemerintah pusat perlu turun tangan agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. “Banyak terjadi di beberapa provinsi, seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemerintah pusat harus mengawal IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan merupakan milik negara sehingga tidak bisa dimanfaatkan tanpa izin. Termasuk jika ada klaim kepemilikan oleh masyarakat di kawasan hutan. “Itu bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan,” ujar Ferdy.
Perbedaan Antara APL dan Kawasan Hutan
Ferdy membedakan hal tersebut dengan klaim di Area Penggunaan Lain (APL), yakni wilayah di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan non-kehutanan seperti pertanian, permukiman, industri, dan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pemegang IPPKH punya izin dari negara untuk melakukan kegiatan pertambangan. Masyarakat tidak bisa asal klaim karena status kawasan hutan adalah milik negara.
Beberapa daerah yang mengalami polemik terkait IPPKH antara lain Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; Kabupaten Dairi, Sumatera Utara; serta Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ferdy menilai, ketegasan pemerintah diperlukan untuk menjaga iklim usaha. “Menjaga kepastian berusaha dan memberikan kepastian hukum kepada investor, juga kepada masyarakat agar ekonomi di daerah tumbuh,” katanya.
Pandangan dari Ketua Bidang Mineral Perhapi
Ketua Bidang Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), M. Toha, menyampaikan pandangan serupa. Menurut dia, wilayah hutan adalah mutlak milik negara. “Jika perusahaan sudah mengantongi IPPKH, kemudian diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat atau tanah ulayat, kalau berada di kawasan hutan maka klaim itu melanggar aturan perambahan hutan,” ujarnya.
Toha menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan diperkenankan memberikan tali asih, bukan ganti rugi, karena status lahan di kawasan hutan adalah milik negara. “Di kawasan hutan yang ada IPPKH-nya, jika ada sertifikat maka itu melanggar hukum. Pemilik sertifikat maupun yang menerbitkan bisa dipidana,” katanya.
Isu Tumpang Tindih Lahan
Salah satu isu yang kerap mengganggu kepastian hukum di sektor pertambangan adalah tumpang tindih lahan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan hak guna lainnya, seperti HGU perkebunan, serta klaim masyarakat atas lahan yang telah berstatus IPPKH.
Menurut Toha, industri pertambangan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan royalti, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil. “Sektor pertambangan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, namun perlu pengelolaan berkelanjutan agar manfaatnya maksimal dan dampak negatifnya minimal,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah dalam Penertiban
Pemerintah juga menegaskan komitmen penertiban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melibatkan Kementerian ESDM untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dimanfaatkan tanpa izin.
Hingga kini, Satgas PKH telah menguasai kembali 3.312.022,75 hektar kawasan hutan, dengan 915.206,46 hektar di antaranya diserahkan kepada kementerian terkait. Menurut Bahlil, Satgas PKH menargetkan penertiban 4,2 juta hektar tambang ilegal agar pemanfaatan sumber daya alam kembali sesuai kepentingan masyarakat.
