DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya subsidi transportasi yang diberikan untuk layanan antarwilayah TransJabodetabek. Langkah ini dilakukan setelah muncul kekhawatiran bahwa anggaran besar dari pajak warga Jakarta justru lebih banyak dinikmati oleh penduduk di luar wilayah ibu kota.
Tarif Transjakarta yang saat ini digunakan oleh masyarakat adalah hasil dari subsidi yang sangat besar. Tanpa adanya subsidi, tarif asli atau harga keekonomian satu kali perjalanan mencapai sekitar Rp13.000. Namun, karena subsidi dari Pemprov DKI, penumpang hanya perlu membayar Rp3.500. Artinya, ada selisih sebesar Rp9.700 per penumpang yang ditanggung oleh kas daerah Jakarta.
Khawatir Subsidi Salah Sasaran
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap rute aglomerasi. Namun, ia mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak abai dalam menghitung beban keuangan daerah.
“Jadi memang dengan kerjasama atau membuka jalur dari Jabodetabek dan aglomerasi yang di sekitar Jakarta ini memang antusiasmenya sangat baik,” ujar Yuke dalam Talkshow Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta Barat, Senin (22/12).
Meski dampaknya positif bagi mobilitas, Yuke menekankan pentingnya keadilan bagi warga Jakarta yang membayar pajak. “Tapi ini juga kita sudah sampaikan agar ini betul-betul jangan sampai nanti kita harus pikirkan betul subsidinya jangan terlalu berat. Jangan-jangan kita subsidi transportasi kita banyakan untuk warga yang di luar Jakarta,” tambah dia.
Perlu Evaluasi Sistem Tarif
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menilai, evaluasi mendalam terhadap skema pemberian subsidi sangat mendesak dilakukan. Tujuannya agar anggaran daerah tetap tepat sasaran dan tidak merugikan kepentingan warga Jakarta.
“Nah ini yang harus kita telaah betul. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi kan juga dari pajaknya warga Jakarta,” ujar Yuke.
Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan formula baru terkait tarif bagi warga non-Jakarta yang menggunakan fasilitas subsidi tersebut. “Nah ini yang kita juga minta Pemprov betul-betul memikirkan terkait rute dan biaya untuk transportasinya. Apakah nanti misalnya kalau yang dari luar Jakarta itu seperti apa. Jadi betul-betul kita melindungi subsidi kita, pajak kita tuh lebih utama untuk warga Jakarta,” tegasnya.
Rekomendasi dan Tantangan
Yuke menyarankan agar sistem subsidi dilihat dari segi keadilan dan transparansi. Ia menilai penting untuk mengevaluasi apakah subsidi yang diberikan benar-benar efektif dan tidak memberatkan keuangan daerah. Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan survei terhadap pengguna transportasi antarwilayah, termasuk data jumlah penumpang dari luar Jakarta.
Selain itu, Yuke menegaskan bahwa kebijakan subsidi transportasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. “Jika subsidi diberikan, maka kualitas layanan harus meningkat agar masyarakat merasa puas dan tidak merasa dibebani,” katanya.
Langkah Ke depan
Pemprov DKI Jakarta diminta untuk segera melakukan langkah-langkah strategis terkait subsidi transportasi. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Selain itu, perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah lain dan lembaga transportasi.
Dalam hal ini, Yuke menekankan bahwa kebijakan transportasi harus berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. “Kita tidak ingin subsidi transportasi menjadi beban yang terus-menerus tanpa ada manfaat nyata bagi warga Jakarta,” ujarnya.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta harus diarahkan pada solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keuangan daerah.
