Pemerintah Indonesia Siap Kirim Pasukan untuk Misi Perdamaian di Gaza
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gaza. Setelah Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF), Indonesia menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam misi tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang menekankan bahwa Indonesia menginginkan keterlibatan seluruh pihak, terutama Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian. Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian harus sesuai dengan solusi dua negara yang didasarkan pada hukum internasional dan parameter yang telah disepakati.
“Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” ujar Yvonne dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 19 November 2025. Ia juga menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan.
Menunggu Instruksi dari Presiden Prabowo
Meski sudah siap, pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke Gaza masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait menyebut bahwa seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden.
“Namun, seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 19 November 2025. Sambil menunggu keputusan Prabowo, pemerintah kini fokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI. Persiapan mencakup bentuk kontribusi, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik, serta kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi yang kompleks.
Menhan juga telah menegaskan bahwa Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari dua landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas.
TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap mengirimkan 20.000 personelnya untuk menjalankan misi perdamaian tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan bahwa 20.000 personel yang dipersiapkan memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi kemanusiaan.
Freddy menyampaikan bahwa para prajurit tersebut terbiasa menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri. “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy pada 15 November 2025.
Ribuan personel yang disiapkan itu terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit Zeni yang bertugas menangani pembangunan konstruksi.
TNI AD Seleksi Ketat Prajurit
Selain TNI, TNI Angkatan Darat (AD) juga menyatakan kesiapannya mengirimkan prajurit terbaiknya untuk misi perdamaian di Gaza. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI Inf Donny Pramono menyatakan bahwa TNI AD selalu memastikan setiap prajurit yang diberangkatkan adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi.
Untuk itu, seleksi ketat dilakukan terhadap pasukan yang akan dikirim menjalankan misi perdamaian ke Gaza. “Di lingkungan TNI AD sendiri, seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap, dengan penekanan utama pada kondisi kesehatan dan psikologi prajurit,” ujar Donny.
Seleksi ketat dilakukan karena misi perdamaian menuntut ketahanan fisik, stabilitas mental, serta kemampuan bekerja di lingkungan berisiko tinggi. Selain itu, setiap prajurit yang dipersiapkan wajib memahami secara menyeluruh mandat misi, resolusi yang menjadi dasar penugasan, serta rules of engagement atau aturan pelibatan yang akan diberlakukan.
DK PBB Setujui Usulan Donald Trump
Sebelumnya, DK PBB menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza. Resolusi yang diajukan AS mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.
Melalui resolusi ini juga diatur mengenai pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi yang akan dipimpin Trump, meskipun struktur lengkapnya belum dibentuk. Mandat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan melaksanakan demiliterisasi, dengan otorisasi yang berlaku hingga akhir 2027.
