Pelatihan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Morowali Utara
Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira K, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2028. Acara ini berlangsung di ruang Rapat Bapellitbangda, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada hari Selasa, 11 November 2025.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menciptakan kualitas penduduk yang tinggi, yang menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Dengan fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, pemerintah daerah ingin mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang, sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, bertaqwa, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dinas terkait mampu mengelola dokumen operasional Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) selama lima tahun ke depan. Melalui peta jalan pembangunan kependudukan, pemerintah daerah ingin menetapkan arah pembangunan yang terukur dan mendukung tercapainya generasi unggul Indonesia Emas 2045.
Selain itu, acara ini juga membahas tentang kondisi ideal dalam pembangunan kependudukan. Salah satu prinsip utamanya adalah penggunaan hak asasi sebagai dasar pencapaian keadilan. Selain itu, partisipasi pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat harus diakomodasi. Masyarakat sendiri harus ditempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang.
“Di Sulawesi Tengah, perlu meningkatkan kompetensi SDM dan menyeimbangkan sumber daya alam (SDA) dan SDM agar ke depannya bisa mengurangi terjadinya masalah,” ujarnya.
Wabup Djira turut mendukung kegiatan ini, sehingga setiap dinas terkait dapat bekerja sama dalam menyusun program pembangunan dengan membuat grand design yang jelas. Ia juga menyoroti bahwa data yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan data di lapangan. Oleh karena itu, mulai Januari 2026, validasi data lokal di lapangan perlu disesuaikan dengan data yang ada.
Acara ini turut dihadiri oleh Perwakilan P2KBP3AD Morowali Utara bersama Pejabat Esselon II dan III.
