Momen Natal 2025, Uskup Agung Jakarta Soroti Permasalahan Lingkungan
Natal tahun 2025 menjadi momen penting bagi masyarakat untuk merenungkan berbagai isu kemanusiaan dan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu tokoh yang menyampaikan perhatian terhadap isu ini adalah Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Dalam pernyataannya, ia menyoroti maraknya kerusakan hutan yang dapat memicu perubahan ekosistem dan berdampak pada kehidupan banyak orang.
“Kalau hutan ditebang dan diganti dengan apa pun, misalnya tambang, itu artinya ekosistem dunia ikut berubah,” ujar Kardinal Suharyo usai memimpin Misa Pontifikal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025). Ia menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Pentingnya Keputusan yang Berwawasan Lingkungan
Kardinal Suharyo menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan izin pembalakan hutan. Menurutnya, setiap izin harus melalui kajian dampak lingkungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. “Siapa yang menandatangani izin menebang hutan? Ketika izin itu diberikan, apakah analisis lingkungan sudah dilakukan? Atau hanya karena ‘wani piro’?” ucapnya, mengkritisi potensi praktik transaksional dalam pengelolaan hutan.
Ia juga menyebut bahwa kerusakan lingkungan sejatinya akan memukul masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Ia menegaskan bumi adalah tempat hidup bersama yang harus dijaga, bukan dirusak demi kepentingan pihak tertentu. “Kalau negara yang kuat dan kaya merusak hutan, maka yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita yang tidak berdaya,” katanya.
Legalitas Tidak Selalu Menjamin Keberlanjutan
Dalam pernyataannya, Kardinal juga mengingatkan bahwa sekalipun legalitas izin pembalakan memenuhi aturan, hal itu tetap salah jika diperoleh dengan cara yang curang dan merugikan lingkungan. “Kerusakan yang disebut legal, kalau legalitasnya diperoleh secara tidak benar, tetap saja buruk,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan lingkungan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan kepedulian terhadap alam dan kesejahteraan masyarakat.
Harapan untuk Pemimpin Negara
Dalam pesan Natalnya, Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan harapan agar para pemimpin negara dapat menjalankan mandat rakyat dengan penuh tanggung jawab. “Harapannya sederhana: para pemimpin yang memanggul mandat warga berdaulat bekerja sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kebaikan bersama,” tutup Kardinal Suharyo.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Natal bukan hanya momen keagamaan, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dengan demikian, setiap individu, termasuk pemimpin, diharapkan mampu bertindak dengan kesadaran akan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.
