Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di NTB
Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada 13–14 November 2025. Tiga peserta dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti penilaian kompetensi tersebut. Mereka adalah Taufan Arisandy dari Kanwil Kemenkum NTB, Arif Rahman dari Pemkot Bima, dan Muhammad Ishak dari Setda Provinsi NTB.
Para peserta mengikuti seluruh tahapan secara daring melalui Zoom Meeting. Ruang ujian telah dipersiapkan oleh Kanwil Kemenkum NTB, sehingga peserta dapat menjalani proses penilaian dengan nyaman dan lancar.
Persiapan Sarana dan Prasarana
Untuk memastikan kelancaran proses penilaian, Kanwil Kemenkum NTB menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap. Mulai dari ruangan ujian, meja dan kursi, hingga perangkat kamera pengawas depan dan belakang. Hal ini dilakukan agar standar monitoring sesuai ketentuan BPSDM Hukum dapat terpenuhi.
Pada hari pertama, Kamis (13/11), peserta menjalani uji kompetensi manajerial dan sosio-kultural. Uji ini dirancang untuk mengukur kemampuan pengelolaan tugas, kepemimpinan, serta interaksi sosial dalam konteks jabatan perancang peraturan perundang-undangan.
Tahapan Wawancara Kompetensi
Kegiatan dilanjutkan pada Jumat (14/11) dengan wawancara kompetensi. Tahapan ini menjadi langkah penting dalam pemetaan kemampuan profesional masing-masing peserta. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berbasis ujian tertulis, tetapi juga melibatkan evaluasi langsung melalui wawancara.
Harapan Kakanwil Kemenkum NTB
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan harapan agar para perancang peraturan perundang-undangan di NTB memiliki kompetensi yang semakin kuat dan terukur. Ia berharap mereka mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas produk hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dengan adanya penilaian kompetensi ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kesiapan dan kemampuan para perancang peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi para peserta.
Pentingnya Penilaian Kompetensi
Penilaian kompetensi merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Dengan demikian, kualitas produk hukum yang dihasilkan akan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penilaian kompetensi juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi atau penempatan jabatan. Dengan data kompetensi yang jelas, instansi dapat menentukan posisi yang paling sesuai dengan potensi dan kemampuan setiap individu.
Kesimpulan
Melalui kegiatan penilaian kompetensi ini, Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan persiapan yang matang dan proses yang transparan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi instansi lain dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kompetensi pegawai.
