Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis dan potensi besar dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mendukung transisi energi serta mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Meskipun dikategorikan sebagai negara pendatang baru, Indonesia dinilai lebih unggul dibandingkan negara-negara lain yang berada pada fase serupa.
Director General World Nuclear Association (WNA), Sama Bilbao y León, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi yang cukup matang dalam rencana pengembangan nuklir. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, termasuk adanya reaktor riset dan program teknik nuklir di dalam negeri. Dengan begitu, sudah ada cukup banyak pengetahuan ilmiah dan riset di bidang ini.
Selain itu, badan riset nuklir (Batan) yang selama ini beroperasi untuk kebutuhan riset dan pendidikan menjadi modal berharga yang tidak dimiliki banyak negara pemula. Sama juga menyoroti komitmen Indonesia yang terlihat jelas dengan dimasukkannya nuklir dalam peta jalan energi nasional. Misalnya, dalam RUPTL PLN 2025 – 2034, dicanangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 500 megawatt.
“Bahkan, ada rencana untuk memiliki unit nuklir pertama, yang saya pikir mungkin adalah small modular reactor (SMR), pada 2032,” ujar Sama. Adapun arah pembangunan PLTN tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional.
Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5% pada 2030 dan mencapai 11% pada 2060. Meski demikian, Sama mengingatkan sejumlah tantangan klasik yang harus diatasi Indonesia. Misalnya penyiapan infrastruktur pendukung, seperti infrastruktur hukum, regulasi, hingga pendidikan dan tenaga kerja yang mumpuni.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pendanaan. Membangun PLTN adalah investasi yang sangat besar. Namun, Sama melihat adanya angin segar dari dunia keuangan global. “Bank Dunia telah mengubah kebijakan pinjamannya dan mengakui peran penting energi nuklir. Banyak bank pembangunan multilateral, termasuk Bank Pembangunan Asia, mulai mempertimbangkan untuk membiayai proyek nuklir. Pembiayaan swasta juga semakin aktif,” jelasnya.
Sama juga berharap adanya sosialisasi dan komunikasi publik yang masif. Kekhawatiran masyarakat, terutama terkait keselamatan pasca-insiden Fukushima dan kondisi geologis Indonesia yang rawan gempa, harus dijawab dengan komunikasi yang transparan. “Sangat penting untuk melibatkan masyarakat sipil sejak dini dan secara menyeluruh, memastikan semua pertanyaan terjawab,” kata Sama.
Di balik tantangan yang ada, WNA menjelaskan sejumlah peluang besar pengembangan PLTN di Tanah Air. Sama menekankan bahwa Indonesia memiliki kemampuan industri dan manufaktur yang sudah mapan. Dalam hal teknologi, SMR yang cocok untuk kondisi kepulauan Indonesia telah dilengkapi dengan fitur keselamatan mutakhir. Ia mencontohkan seismic isolation, teknologi tahan gempa yang juga digunakan pada gedung-gedung pencakar langit.
“Secara umum, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah di antara fasilitas industri yang paling kokoh dan tangguh,” imbuhnya. Sama menegaskan bahwa Indonesia tidak berjalan sendirian. Pemerintah telah bekerja sama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA), sebagai langkah standar yang dilakukan negara pemula. Selain itu, pihaknya siap mendukung dengan menghubungkan Indonesia dengan pengetahuan dan keahlian industri nuklir global.
“Kami akan memberi tahu, dari mana mendapatkan bahan bakar, perusahaan yang bisa mendesain reaktor, atau yang melakukan konstruksi. Itulah jenis dukungan yang kami lakukan,” pungkas Sama.
Masa Depan Nuklir di Asean
Selain prospek pengembangan nuklir di Indonesia, wacana serupa terjadi di kawasan Asia Tenggara. Badan Tenaga Atom Internasional (AIEA) menegaskan komitmennya untuk mendukung negara-negara Asean, dalam membangun kerangka keselamatan dan keamanan nuklir yang kuat menyusul meningkatnya minat terhadap energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi.
Dalam pidato dalam Singapore-U.S. Forum di sela Singapore International Energy Week 2025, Deputy Director General dan Kepala Departemen Keselamatan dan Keamanan Nuklir IAEA, Karine Herviou, menyoroti peran kawasan Asean dalam lanskap energi nuklir global yang sedang berubah. “Asean merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dinamis dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Nuklir, termasuk SMR, menawarkan solusi energi berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ini,” ujarnya.
Herviou secara khusus menyoroti potensi SMR yang dinilai sangat cocok untuk kondisi geografis negara Asia Tenggara yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah terpencil. “SMR dengan kapasitas di bawah 300 megawatt listrik menawarkan aplikasi yang fleksibel, tidak hanya untuk pembangkit listrik regional tetapi juga untuk produksi air bersih, hidrogen, dan penggunaan non-elektrik lainnya,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keselamatan dan keamanan nuklir harus dipertimbangkan dan diantisipasi sejak tahap paling awal. IAEA telah menyiapkan berbagai mekanisme pendukung untuk negara-negara ASEAN yang tertarik mengembangkan PLTN. Adapun sejumlah inisiatif utama yang disebutkan Herviou meliputi, IAEA Safety Standards dan Nuclear Security Guidance yang menjadi dasar penguatan kerangka hukum dan regulasi nasional. Selain itu, 17 program peer review yang telah melakukan lebih dari 1.400 layanan penilaian di seluruh dunia.
Ada pula, inisiatif School for Regulating SMRs yang mendukung negara anggota dalam menyiapkan kerangka regulasi untuk SMR. Terakhir, inisiasi Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) yang memfasilitasi kolaborasi antara regulator, perancang, dan operator. “Untuk kawasan Asean, kami telah dan akan terus memperkuat kerja sama melalui pelatihan, kerja sama teknis, dan platform berbagi pengetahuan seperti Global Nuclear Safety and Security Network,” tambah Herviou.
