SAMPANG – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang menyinggung maraknya praktik pegawai titipan di instansi pemerintah. Ia pun menyebut tidak sedikit honorer yang bertugas pada sektor administrasi di pemerintahan adalah hasil titipan pejabat maupun tim sukses. Selasa, 21/01/2025.
Dimana diketahui Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FPH-PGRI) Sampang melakukan audiensi ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengetahui status R2 dan R3 guru honorer mereka.
Status R2 dan R3 tersebut merupakan kode yang digunakan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Syaifur Rohman,Ketua FPH-PGRI Sampang mengatakan bahwa, status teman-teman R2 dan R3 jelas. Meskipun ASN Paruh waktu sesuai regulasi dar pusat dan berdasarkan anggaran yang ada di daerah. ASN PPPK paruh waktu menjadi jalan pintu masuk ke ASN PPPK.
“ASN PPPK paruh waktu itu sudah ada regulasi khusus dari KEMENPAN-RB, bahwa ASN PPPK paruh waktu jam kerjanya sudah diatur. Kemudian gajinya sudah di atur dalam Kemendagri no 16,” terangnya.
Tercatat di pangkalan database badan kepegawaian negara (BKN) ada sekitar 7 ribu. Namun yang sudah ikut seleksi ada 2. 613 ribu guru honorer.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfudz menuding Pemerintah Daerah dalam hal ini yang kecolongan dimana banyak titipan dalam dalam proses awal hingga masuk.
“Tentunya, kedepannya agar tenaga di pemerintah nantinya akan dipilih benar benar oleh orang-orang yang berkompeten sehingga tidak hanya jadi beban pemerintah, ” terangnya.
Tidak hanya itu, di beberapa daerah banyak memasukkan orang-orang terdekat sehingga pemerintah pusat kecolongan. Namun karena hal ini sudah ada payung hukumnya, proses awal seperti tidak ada artinya lagi.
“Nah yang jadi masalah karena selama ini ingin seluruh titipan nya masuk maka kita ingin dobrak lagi, ” sindirnya.
Pihaknya berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi para guru PPPK Paruh Waktu ini.
“Kami akan membantu. Tapi tolong, tetap berjuang,”pungkasnya.(Md).
