SAMPANG – Badan Penannggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mengusulkan 6 rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dengan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 12 milliar. Tujuannya, supaya warga bisa kembali beraktivitas normal.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sampang Asroni menyatakan, bahwa pertama pihaknya telah mengusulkan sebanyak 36 lokasi. Namun, jika dirunut dari awal, usulan sebanyak 90 lokasi. Dan dari 90 menjadi 47, dari 47 menjadi 36. Dan dari 36 itu, setelah diverifikasi dokumen kelengkapan, akhirnya menjadi 11 lokasi. ”Dan dari 11 itu ada 2 lokasi yang tidak mememnuhi syarat karena kejadiannya lebih dari dua tahun,” jelasnya, Kamis, 06/07/2023.
Menurut Asroni, setelah adanya verifikasi faktual, akhirnya menjadi 6 lokasi yang ditetapkan. Diantaranya, jembatan Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, jembatan Somber, Kecamatan Tambelangan dan Jembatan Gantung Rahayu, Kecamatan Kedungdung. Selain itu, juga jembatan Daleman, Kecamatan Kedungdung, jemabatan Baplle, Kecamtan Robatal dan Embung Palenggiyan, Kecamtan Kedungdung.
Asroni menjelaskan, bahwa jembatan yang sudah dibangun dengan menggunakan dana desa (DD), itu tidak bisa diusulkan. Selain itu, juga yang sudah menggunakan dana swadaya. Selain itu, karena faktor waktu. Misalnya, jangka waktu pengusulan lebih dari dua tahun. ”Jadi hanya tinggal 6 yang kami tetapkan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, anggaran revitalisasi dan rekonstruksi dari kementrian keuangangan (Kemenku) melalui badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) pusat. Sedangkan pihaknya hanya mengajukan. Tapi, yang memiliki aset, itu dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (DPUPR). ”Hampir semua dokumen kami dibantu oleh PUPR,” ucapnya.
”Kami memenuhi semua permintaan BNPB, tapi semua data hampir semua kami minta di PUPR,” imbuhnya.
Anggaran sementara, lanjut dia, masih belum diputuskan oleh Kemenku. Namun, hitungannya diperkirakan 12 miliar. Sebab, anggaran tersebut masih bisa berkurang. Namun untuk bisa bertambah, itu tidak mungkin. Alasannya, karena setelah verifikasi lapangan, inspektorat BNPB akan melakukan pemeriksaan.
”Kalau realisasanya, insya allah 2024. Tapi sekarang ini sudah tahapan proses. Kami masih menunggu. Biasanya nanti sekitar bulan agustus kami koordinasi lagi dengan kementrian keuangan. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Karena Bupati juga menginginkan begitu,”
”Dan yang peru diketahui, reviatalisasi itu harus karena terdampak bencana. Tidak boleh baru dan harus dua tahun sebelumnya sudah diusulkan. Jadi kami berharap realisasinya secepatnya. Dan Kemenku memberikan informasi baik. Karena warga juga menunggu,” pungkasnya.
(FS)
