BANGKALAN – Pergantian Antar Waktu (PAW) hingga kini tak kunjung dilakukan, bahkan terkesan diulur-ulur waktunya. Padahal anggarannya untuk melaksanakan (PAW) sudah direcanakan dan ditemukan besarannya hingga 25 juta. Namun sampai hari ini Penjabat (PJ) dan Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Sepuluh, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Senin (08/05/2023).
Penjabat (PJ) Kepala Desa Sepuluh Roni Mengaku, bahwa dirinya diangkat sebagai PJ bertugas sampai pelaksanaan PAW selesai. Dia beralasan soal tidak melakukan PAW hingga saat ini dilatarbelakangi oleh dana yang belum ada. Bahkan sampai batas SK pertama hingga ada perpanjangan waktu SK kedua nya selama enam bulan dana belum turun.
“Jika masyarakat punya anggapan seperti itu, saya kira tidak perlu langsung ditanggapi. Sebenarnya sudah koordinasi ke BPD dan BPD sendiri juga koordinasi ke pihak kecamatan soal PAW, masalahnya tetap dana belum keluar,” tuturnya.
Roni juga tidak menampik soal adanya desakan dari berbagai pihak, seperti dari warga, kecamatan bahkan dari Bangkalan sendiri. Akan tetapi pihaknya siap melaksanakan PAW dalam waktu dekat ini dan membentuk panitia, sesuai anggaran yang sudah diajukan.
“Betul, namun kita dengan BPD sudah ada kesepakatan, jika masyarakat mempertanyakan soal PAW, langsung saja ke BPD. Soal anggaran saya tidak bisa menjawab lebih jauh lagi, karena kemarin BPD juga belum pasti jumlah besaran anggaran PAW itu,” jelasnya Roni saat dikonfirmasi melalui via telepon.
Dia juga menyampaikan bahwa kebijakan soal pelaksanaan PAW dan pembentukan panitia tugas BPD, hanya saja sebatas koordinasi ke PJ. Selain itu dia juga menyampaikan ketika anggarannya belum turun akan melakukan koordinasi lagi ke pihak BPD, dalam pembentukan panita meskipun dananya belum cair.
“Kalau dari dulu memang tidak ada pembahasan soal PAW, karena sekarang ada desakan dari masyarakat, BPD mendesak pemerintah desa segera melaksanakan PAW. Artinya kami tidak begitu mempermasalahkan hal itu, dan tidak berusaha mengulur-ulur waktu, yang penting regulasinya benar dan anggaran sudah turun,” ujarnya.
Terkait anggaran dia menjelasakan belum menandatangani jumlah anggaran untuk pelaksanaan PAW di desa sepuluh tersebut. Karena menurutnya dari BPD sendiri memberitahu bahwa reng-rengannya tergantung panitia dan belum fiks.
“Betul ada desakan dari kecamatan, Cuma kalau tidak ada anggaran turun kan repot mas,” ujarnya.
Dia juga menanggapi terkait kapabilitas dirinya sebagai seorang pemimpin khususnya tingkat desa, bahwa dirinya masih jauh terbilang dari kata pantas. Tidak hanya itu saja yang direspon Roni, melainkan soal pembangunan tempat sampah yang tidak ada prasastinya tersebut juga.
“Kalau soal itu mas, pembangunanya di masa Kades yang dulu sebelum beliau meninggal, dan proyek itu sudah deal, baru saya menjabat di sana. Dan soal rencana selanjutnya untuk pembangunan tersebut saya kurang pahgam, karena itu pekerjaan kades yang dulu,” ungkapnya.
Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Sepuluh Mufarrohah menanggapi soal PAW tersebut sudah ada titik terang, selain menunggu anggaran ADD, sebab dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan PAW itu sumbernya dari Anggaran Dana Desa. Setalah menghadap ke pak Camat dia mengungkapkan, bahwa sudah ada desakan untuk melakukan PAW di desa Sepuluh dari Bangkalan.
“Sudah saya sampaikan ke PJ nya, kalau dari pihak kecamatan sudah memberikan jalan keluar terkait pembentukan panitia PAW, jika dana belum turun. Salah satunya menggunakan dana sisa ADD tahun sebelumnya, karena memang ada,” pengakuannya setalah dikonfirmasi tim Redaksi Madura Raya.id.
Akan tetapi saran yang diberikan dari pihak kecamatan itu, namun jawaban dari PJ agar dibahas setelah lebaran Idul Fitri. Akan tetapi selepas lebaran tidak ada kabar atau informasi lagi dari PJ sampai saat ini, sampai akhirnya dari pihak BPD yang koordinasi mendatangi PJ tersebut.
“Waktu saya koordinasi internal ke beliaunya enak, bahkan mengajak BPD supaya segera membentuk panitia dan melaksanakan PAW, tapi setelah rapat di balai tidak sesaui dengan apa yang disampaikan tempo lalu ke saya,” tegasnya.
Baginya membentuk penitia paw tidaklah serumit yang dibayangkan, sebab jika menggunkan sisa ADD tahun lalu sudah bisa. Namun kendalanya karena opsi yang ditawarkan dari kecamatan itu tidak sejalan dengan apa yang diharapakan PJ.
“Iya intinya tidak melakukan PAW karena tidak ada anggaran turun mas,” pungkasnya. (AK)
