BANGKALAN – Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap infrastruktur jalan membuat putaran ekonimi terhambak. Hal itu disebabkan banyaknya jalan poros kabupaten wilayah kecamatan kokop rusak parah. Bahkan tidak hanya satu kilo meter, melainkan puluhan kilo, salah satunya terjadi di Dusun Pandien, Desa Durjen, Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, pada Kamis (09/02/2023).
Berdasarkan tinjuan tim redaksi media madura raya kelapangan, salah satu warga setempat sebut saja Ilham mengatakan. Kerusakan jalan tersebut diduga tidak diperbaik oleh pemkab Bangkalan khususnya dinas terkait (PUPR), sudah 10 tahun lebih. Akibatnya jika memang ada anggaran perbaikan, akan menelan biaya yang cukup besar.
“Sudah sering lewat sini, tapi jalannya hanya gini-gini saja tanpa ada perbaikan. Hampir setiap jalan menuju pasar durjan itu rusak semua mas,” tuturnya.
Dia mengeluhkan jika terus-terusan tidak diperbaiki, dampaknya akan menimbulkan pembengkakan terhadap ekonomi masyarakat. Sebab, dengan realita akses jalan yang rusak, menjadi indikator lambatnya angkutan umum membaw pedagang di pasar akan lebih lama lagi.
“Dari itu, waktunya habis diperjalanan dan dagangan jugs tidak terjual maksimal,” jelasnya.
Senada dengan apa yang disampaikan Muhammad Syarif, bahwa pentingnya akses jalan yang bagus, akan membantu masyarakat yang ladang pencariannya ada di pasar. Karena jika pemerintah hanya dia di kantornya tanpa turun langsung kelapangan, keluh kesah yang dialami masyarakat khususnya di Kecamatan Kokop tidak akan mengetahuinya.
“Pemerintah pastinya punya anggaran setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan, apalagi ini jalannya poros kabupaten. Kerusakan ini sudah puluhan tahu, tapi kenapa anggaran APBD itu tidak bisa dinekmati masyarakat bangkalan dari segi jalan saja?,” ucap pemuda berusia 23 tahun itu.
Selain itu Syarif sapaan akrabnya mengharap Pemkab Bangkalan tidak buta terhadap kecamatan yang letaknya di Bangkalan bagian timur. Dia mendasari harapannya karena semua akses jalan yang menuju ke pasar, baik Pasar Durjan maupun Pasar Dupok sama-sama mengalami kerusakan berat.
“Jika kebiasaan memantau dari kantor dinas itu terus dilakukan, maka secara tidak langsung pemkab membiarkan ekonomi masyarakat kokop tidak berkembang dan hancur secara perlahan,” tegasnya. (AK)
