Penataan Pedagang Carut Marut, Diskoprindag Kelimpungan

SAMPANG – kemacetan di pasar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dikarenakan pedagang menggunakan lahan parkir sebagai tempat jualan. Sehingga sebelumnya Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang mempertanyakan terkait penataan pedagang di pasar tersebut kepada Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (Diskoprindag) Sampang. Bahkan, Dishub juga menanyakan penataan pedagang di pasar-pasar yang acap kali macet lalulintas (Lalin).

Sebelumnya Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Sampang Khotibul Umam mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menurunkan petugasnya setiap pasaran, mengingat jumlah pasar di Kabupaten Sampang cukup banyak. Sehingga harus ada solutif alternatif dari Diskoprindag. Artinya, ia meminta dinas yang berurusan dengan dagang dan pasar itu harus melakukan penataan pedagang di semua pasar, dengan catatan penataan yang tidak berimbas ke wilayah kerja Dishub.

Menanggapi itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar Diskoprindag Sampang Moh Rosul mengakui, bahwa pedagang yang menempati lahan parkir termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memliki izin berjualan.
“Lahan parkir yang ditempati tersebut merupakan bahu jalan dan ranahnya Dishub Sampang,” ucapnya, Senin (12/12/22).

Terkait PKL yang tidak berizin itu, pihaknya acap kali menegur. Tetapi justru dilawan oleh PKL yang menempati parkiran di bahu jalan.
“Kami itu dilawan oleh PKL itu, ya kami bisa apa,” bebernya.

Sehingga dari hal itu, pihaknya masih belum mampu menata pedagang yang luasannya sempit. Sementara pasar yang acap kali terjadi kemacetan akibat pedagang yang menempati lahan parkir itu, diantaranya pasar Srimangunan Kota, Pasar Torjun, Pasar kedungdung.
“Bahkan hampir semua pasar di 14 kecamatan itu terjadi macet akibat pedagang tanpa izin itu,” tuturnya.

Terkait pembangunan agar luasan pasar bertambah, ia mengaku tidak akan ada pembangunan baik di tahun ini maupun di tahun depan. Apalagi anggaran di dinasnya mengalami refocusing sebesar 30 persen.
“Kami mengalami pemotongan anggaran, jadi tidak mungkin ada pembangunan,” paparnya.
(AHe).

Exit mobile version