SAMPANG-Kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu terjadi dalam proses pembangunan suatu Negara dan Perkotaan,Kemiskinan dapat dilihat dari kondisi pendidikan rendah, kesehatan kurang terjaga, ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan, kekurangan uang, pendapatan rendah
pasalnyaTidak Tepatnya pemerintah Sampang terhadap pembangunan serta Infrastruktur yang di lakukan, dimana tidak sesuai dengan perkembangan di bawah salah satu contoh
angka kemiskinan semakin tinggi,
Hal ini banyak di Pertanyakan !
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mengalokasikan anggaran untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Itu sebagai salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan.Senin, 03/10/2022
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman mengatakan, naiknya angka kemiskinan hingga 5,56 persen itu merupakan pukulan telak kepada Pemkab Sampang agar segera berbenah dalam kinerjanya sehingga angka kemiskinan bisa ditekan.
“Jadi begini, dengan naiknya angka kemiskinan ini merupakan tamparan keras terhadap pemerintah daerah untuk bisa introspeksi diri mengenai kinerja pemerintah. Saya sudah berkali-kali (mengingatkan, red) waktu menjabat di Badan Anggaran, tapi sekarang saya keluar dari Badan Anggaran,” katanya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, angka kemiskinan di Kabupaten Sampang memang cenderung bertambah dari tahun ke tahun.
“Tapi sedikit banyak saya tahu informasi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sampang tiap tahun bertambah, kenapa? Karena pemerintah daerah Kabupaten Sampang ini lebih fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, tidak mengarah kepada perekonomian kemasyarakatan. Makanya saya ngomong berkali-kali tolong arahkan ke UMKM agar kenapa, agar masyarakat mempunyai dan mendapatkan penghasilan, jadi angka kemiskinan akan menurun,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Pemkab Sampang agar anggaran yang ada juga difokuskan kepada peningkatan ekonomi masyarakat bukan kepada perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur saja.
“Contoh dana yang dari PEN pusat, seharusnya itu digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat untuk meminimalisir angka kemiskinan, ternyata apa, digunakan bahan pakai habis gitu loh. Dengan bahasa pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) itu harusnya diarahkan ke UMKM yang ada di Kabupaten Sampang,” ujarnya.
“Contoh Rp 204 miliar dengan Rp 15 miliar 100 juta itu dan Rp 204 miliar harusnya (juga) untuk perekonomian bukan (hanya) digunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Selatan yang hanya sapi dan bebek yang lewat itu. Jadi, saya memang mewanti-wanti waktu di Badan Anggaran (Banggar) di forum-forum resmi di DPRD,” imbuhnya.(mohdy)
