BANGKALAN – Penerapan program jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverge (UHC) di Kabupaten Bangkalan, sampai saat ini terbilang masih belum bisa terpenuhi.
Sebab, sampai saat ini penduduk Bangkalan yang sudah terdaftar di BPJS kesehatan masih sekitar 88 persen atau masih kurang sekitar 77 ribu peserta untuk bisa memenuhi syarat UHC.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyebutkan, pihaknya meminta agar ada tambahan anggaran agar upaya mempercepat penerapan program UHC di Bangkalan bisa terpenuhi.
“Tambahan anggaran itu, agar bisa mengcover pembayaran iuran premi BPJS kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah,” tutur Sudiyo, saat dikonfirmasi, Senin (19/9/2022).
Menurutnya, anggaran yang tersedia tahun ini sekitar Rp 17 miliar, dan hanya cukup untuk mengcover sebanyak 38 ribu peserta. Sementara target minimal untuk memperoleh UHC, minimal 95 persen penduduk sudah terdaftar di BPJS kesehatan.
Selain kurangnya anggaran, Yoyok sapaan lekatnya itu mengaku, belum tercapainya target UHC tersebut dikarenakan adanya 101.935 data penduduk yang masih perlu ditertibkan.
Sehingga, kata dia semisal ratusan ribu data penduduk itu tidak ada, atau dihapus, maka saat ini di Bangkalan sudah bisa memperoleh UHC.
“Makanya, jika data itu tidak bisa dihapus, kita meminta tambahan anggaran sebesar Rp 34 miliar pada tahun anggaran 2023 mendatang,” tegasnya.
Untuk diketahui, jika memang tidak ada jalan untuk menghapus ratusan ribu data tersebut, maka jalan satu-satunya harus menambah anggaran di instansinya itu, dengan rincian, anggaran Rp 17 miliar untuk membayar premi tahun ini dan Rp 34 miliar untuk tahun depan.
“Kalau anggaran itu bisa disediakan, maka per tanggal 1 Januari tahun depan, kita sudah bisa memperoleh UHC,” pungkasnya. (Faiq)
