Sampang – Para pedagang di Pasar Margalela merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah terkait pencabutan kios yang dilakukan secara sepihak. Mereka menilai keputusan ini merugikan karena untuk mendapatkan kios baru, mereka harus mengikuti kompetisi selama tiga bulan. Namun, kenyataannya ada sejumlah orang yang tidak mengikuti proses tersebut tetapi tetap mendapatkan kios dengan alasan memiliki “orang dalam”. Jumat, 21/02/2030.
Kecurigaan semakin kuat ketika nama seorang pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) disebut-sebut sebagai dalang di balik ketimpangan ini. Beberapa pedagang menyebut bahwa mereka yang mendapatkan kios tanpa prosedur resmi memiliki hubungan dekat dengan pejabat tersebut. Situasi ini menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan di kalangan pedagang yang mengikuti aturan dengan benar.
Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengaku merasa dipermainkan. “Kami disuruh ikut kompetisi yang memakan waktu tiga bulan, tapi ada yang langsung dapat kios tanpa ikut seleksi. Bagaimana ini bisa disebut adil?” ujarnya dengan nada kesal. Menurutnya, pemerintah seharusnya transparan dalam pembagian kios agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Keputusan sepihak pemerintah semakin membuat pedagang geram setelah adanya pencabutan kios pada malam hari. Salah satu pedagang mengungkapkan bahwa kiosnya dicabut begitu saja tanpa pemberitahuan, padahal ia masih aktif berjualan. “Saya masih punya stok dagangan, masih berjualan, tiba-tiba kios saya dicabut begitu saja. Ini benar-benar tindakan semena-mena!” keluhnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang, Chairijah, masih belum memberikan tanggapan terkait dugaan praktik curang dalam pembagian kios ini serta alasan pencabutan mendadak. Sikap diam tersebut semakin menambah spekulasi di kalangan pedagang bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kebijakan ini.
Para pedagang kini menuntut transparansi dan keadilan. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk menuntaskan persoalan ini sebelum konflik semakin memanas. Jika tidak ada respons yang memuaskan, mereka mengancam akan melakukan aksi protes besar-besaran demi mendapatkan hak mereka yang selama ini terabaikan.(Md).
