SAMPANG – Belasan orang perwakilan Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI mengadu ke DPRD Sampang. Senin, 20/01/2025. Audensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang Areif Lukman Hidayat, Kepala Dinas BPPKAD Hurun Ien, Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Kabid GTK Rahmad Ariyanto dan Ketua Komisi I Mohammad Salim beserta anggota, Komisi IV Mahfud beserta anggota.
Mereka adalah para guru honorer yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS. Para guru ini menolak status yang diberikan pemerintah, menjadi PPPK Paruh Waktu.
Menurut Ketua FPH PGRI Tulungagung, Syaifur Rahman, status PPPK Paruh Waktu tidak ada bedanya dengan honorer yang menyandang status R2 dan R3 setelah mengikuti ujian rekrutmen P3K yang diadakan oleh pemerintah. R2 dan R3 adalah status peserta yang tidak lulus dalam seleksi P3K tahun 2024,
Dengan status ini, para guru hanya akan menerima upah dari pihak sekolah yang besarannya hanya Rp 300.000 per bulan.
“Tidak ada tambahan gaji dari pemerintah. Kalau dari sekolah saja, tentu sangat kurang,” keluh Syaifur Rahman
Lanjutnya saat ini ada sekitar 7.000 guru dengan status PPPK Paruh Waktu. Di antara mereka ada guru dengan status guru kelas.
Syaifur dan kawan-kawan menuntut agar ada alokasi anggaran dari Pemkab Sampang untuk para guru yang masuk PPPK Paruh Waktu ini.
“Misalnya ada tambahan Rp 1 juta. Hanya hanya Rp 300.000 masalah tidak akan selesai,” tegasnya.
Usul dari para guru ini ditampung oleh DPRD Kabupaten Sampang. Aspirasi ini akan disampaikan ke bupati terpilih sebagai pihak yang memutuskan anggaran.
Masih menurunya, saat ini di setiap SD rata-rata masih ada 2-4 guru honorer yang belum lolos PPPK. “Banyak yang sudah tuntas diangkat jadi PPPK,” katanya.
Ketua Komisi IV Mahfudz meminta para guru tidak patah semangat.Pihaknya berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi para guru PPPK Paruh Waktu ini.
“Kami akan membantu. Tapi tolong, tetap berjuang,” ujarnya.(Md).
