SAMPANG – Debat publik pertama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sampang, digelar Gedung JTV, Komplek Graha Pena, Jl A Yani 88 Surabaya, Jawa Timur. Selasa, 05/11/2024.
Kedua pasangan calon yang mengikuti debat, paslon nomor urut 1KH. Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Kyai Mamak) & H. Abdullah Hidayat (Mas Ab) atau Mandat. Sedangkan nomor urut 2 H. Slamet Junaidi (Aba Idi) & H. Ahmad Mahfud (Ra Mahfud) atau disebut Jimad Sakteh. Senin, 04/11/2024.
Debat publik perdana dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2024 berjalan lancar. kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Sampang itu saling beradu gagasan dan argumen untuk bisa meyakinkan bahwa dirinya layak memimpin Sampang dalam 5 tahun ke depan.
Pelaksanaan debat publik perdana tersebut mengusung tema “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sampang Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul serta Sumber Daya Alam yang Lestari dan Bermanfaat”.
“Alhamdulillah KPU Sampang pada tanggal 04 November 2024 mulai tadi pukul 19.00-22.00 WIB sudah melaksanakan tahapan yang memang sesuai ketentuan, yakni debat publik,” kata Ketua KPU Sampang
“Pelaksanaan debat hari ini berjalan dengan lancar, semua paslon bisa menyampaikan visi misi dan programnya dengan baik. Kendati begitu, tetap bakal dilakukan evaluasi di lingkup internal baik terkait pelaksanaan debat kali ini maupun dari sisi teknis. ” imbuhnya.
Adapun yang menjadi lebih seru pada segmen keempat, lanjut Cabup nomor urut 02 H Slamet Junaidi menyinggung isu terkait susahnya masyarakat /petani Kabupaten Sampang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Sangat miris, atas permasalahan atau sulitnya para petani di Kabupaten Sampang yang sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkapnya
Oleh karena itu, dirinya akan terus berkomitmen dan lebih serius dalam menangani mafia pupuk subsidi tersebut yang menyusahkan para petani di Kabupaten Sampang saat disinggung kepada paslon no urut 01
Sementara jawaban dari paslon nomor urut 01 Kiyai Mamak, terkait kelangkaan pupuk subsidi yang pertama akan melakukan pemuktahiran data, kedua distribusi dan penambahan kios, serta yang ketiga akan melakukan pengawasan ketat melalui (KP3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
”Jika langkah-langkah semua itu dilakukan, maka akan sulit penyimpangan-penyimpangan lagi atas pupuk bersubsidi,” jawabnya.(Md).
