Gubernur Sulbar Minta Kompensasi Karbon Setara dengan Kalimantan Timur
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyerukan agar pemerintah pusat memberikan kompensasi karbon yang setara dengan provinsi Kalimantan Timur. Permintaan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Pernyataan SDK menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap kontribusi Sulawesi Barat dalam penyerapan karbon nasional. Meskipun wilayah ini memiliki potensi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, hingga kini belum mendapatkan manfaat fiskal yang sebanding.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil,” ujar Suhardi Duka.
Program FOLU dan REDD+ untuk Pendanaan Hijau
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah mempersiapkan program berbasis FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) senilai USD 1,72 miliar. Kedua skema ini merupakan prioritas pendanaan hijau nasional yang bertujuan untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan pengelolaan lahan.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sambil tetap menjaga kesejahteraan ekonomi. Selain itu, Pemprov Sulbar siap menyusun proposal pendanaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dukungan bagi Petani Hutan
SDK juga menekankan pentingnya dukungan bagi kelompok tani hutan melalui peluang pembiayaan yang lebih baik. Salah satu inisiatif yang ditawarkan adalah pinjaman berbunga ringan sebesar 3 persen dengan jaminan pohon produktif. Program ini dinilai bisa menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah hutan.
Selain itu, SDK menyoroti perlu adanya transparansi dalam pelaku usaha karbon di Sulbar. Ia berharap seluruh aktivitas yang terkait dengan karbon dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya sekadar proses administratif.
Peluang Pemanfaatan Disaster Fund BPDLH
Selain itu, Gubernur SDK membuka peluang pemanfaatan Disaster Fund BPDLH untuk mendukung asuransi ketangguhan wilayah serta proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Anggota DPRD Sulbar Syamsul Samad, Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan.
