SAMPANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur merilis ada 31 kabupaten/kota yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem
Menanggapi kabar itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Asroni mengaku sudah melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan sekretaris daerah dan sejumlah OPD. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya bencana alam saat memasuki pancaroba.
“Kami sudah informasikan ke 14 kecamatan agar waspada potensi cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir, angin kencang, puting beliung, maupun tanah longsor untuk wilayah dataran tinggi,” ujarnya,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menyatakan siap siaga selama 24 jam jika terjadi bencana banjir. Itu dalam rangka menghadapi musim penghujan yang meniscayakan terjadinya banjir di Kota Bahari, Rabu, 22/11/2022
Kepala BPBD Kab, Sampang melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Imam mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya penanggulangan bencana yang sering terjadi ketika musim hujan. Di antaranya menjalin kerja sama dengan Kodim Sampang, menyiapkan anggotanya agar siap siaga bencana banjir, dan mengeluarkan edaran waspada banjir ke semua kecamatan yang ada di Sampang.
“Yang pertama kami dengan OPD yang lain termasuk Kodim melakukan apel kesiapsiagaan, yang dilaksanakan oleh Kodim di tempat Kodim, yang kedua kami dari BPBD sendiri juga siap siaga 24 jam itu sudah pekerjaan kami, jadi teman-teman itu siap siaga. Yang terakhir kami sudah mengeluarkan surat edaran yang menindaklanjuti surat edaranSekda Provinsi terkait kewaspadaan, kesiapsiagaan melalui introducing meteorologi ini,” katanya.
“Kami juga mengeluarkan edaran yang ditandatangani oleh Sekda Sampang itu sudah kami lakukan dan kami sebarkan ke 14 kecamatan termasuk OPD terkait,” tambahnya.
Saat disinggung soal banjir beberapa waktu lalu yang terjadi di tiga desa di Kecamatan Jrengik, dia menuturkan bahwa kalau bencana itu merupakan tanggung jawab bersama semua pihak terkait. Seperti yang dilakukan oleh pihaknya bersama TNI, Polri dan Dinsos saat melakukan penyisiran bencana banjir Jrengik.
“Saya kira begini, bencana ini kan urusan bersama kalau bicara bencana kami selaku BPBD kemarin di saat terjadi banjir di situ bisa melakukan dengan OPD yang lain. Ada TNI, ada Polri, (Dinas) Sosial, ada BPBD kami melakukan penyisiran di situ untuk melakukan evakuasi ternyata sah terjadi banjir itu tidak signifikan. Yang kedua setelah terjadi beberapa jam kemudian kami bersama OPD lainnya dari Dinsos melakukan pendistribusian nasi bungkus di tiga titik itu,” tuturnya.
Dia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak punya wewenang dalam melakukan normalisasi sungai yang ada di Sampang karena itu merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Bencana ini kan urusan bersama, sedangkan sungai itu bukan wewenangnya BPBD dan semua sungai itu yang ada di Kabupaten Sampang adalah kewenangan provinsi. Langkah konkrit utamanya yang dilakukan di jrengik sudah kami sampaikan kepada OPD terkait, mungkin perlu adanya pengalihan jalur dan lain-lain,” ungkapnya. (Md)
