Menteri Perhubungan Lakukan Normalisasi Kendaraan Berlebih di Jawa Timur
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengambil langkah nyata dalam upaya normalisasi kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan, atau Over Dimension Over Load (ODOL). Kegiatan ini dilakukan dengan memulai pemeriksaan terhadap 300 truk di Jawa Timur. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat keselamatan angkutan barang serta menjaga ketertiban dan keberlanjutan dalam sistem transportasi.
Kegiatan “Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025” digelar di Surabaya pada Selasa (16/12/2025). Dudy menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Rabu (17/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Perhubungan melakukan normalisasi secara simbolis terhadap 26 kendaraan yang menjadi perwakilan dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Proses normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan dimensi fisik dan kapasitas muatan kendaraan agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan regulasi yang berlaku.
Selanjutnya, seluruh kendaraan angkutan barang di kawasan Jawa Timur akan didorong untuk memenuhi ketentuan dimensi dan muatan yang telah distandardisasi. Dalam program ini juga dilakukan sosialisasi dan penegasan terkait ODOL. Dudy menekankan bahwa ODOL bukan hanya masalah keselamatan publik, tetapi juga efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional.
Untuk itu, Kemenhub secara konsisten mempercepat kebijakan penanganan ODOL sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL tahun 2027 melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Penanganan ODOL
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Kemenhub memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta GSJT atas langkah strategis mendukung kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027.
Pemprov Jawa Timur bertindak dalam pengawasan di lapangan sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang. Sementara PT Jasa Raharja mempercepat penanganan ODOL, termasuk fasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai langkah pencegahan kecelakaan yang lebih hulu. PT Jasa Marga berperan dalam harmonisasi regulasi dan normalisasi kendaraan, sedangkan PT 3M Indonesia berkontribusi pemasangan stiker pemantul cahaya untuk meningkatkan visibilitas keselamatan.
Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan akan terus memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, dan menyediakan sarana pendukung agar proses transisi menuju angkutan barang yang berkeselamatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Data Pelanggaran ODOL di Jawa Timur
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memeriksa lebih dari 2,5 juta kendaraan barang terkait pelanggaran ODOL sejak 1 Januari hingga 28 November 2025. Dari total 2.514.244 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 588.984 unit atau 23,43% dinyatakan melanggar. Mayoritas pelanggaran terjadi pada kelebihan daya angkut yang mencapai 393.992 kendaraan atau 59,43% dari total pelanggar. Sisanya meliputi pelanggaran dimensi, dokumen, persyaratan teknis, tata cara muat, hingga kelas jalan.
Target Implementasi Zero ODOL Mulai 2027
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan implementasi Zero ODOL akan berlaku mulai 1 Januari 2027. AHY menekankan, upaya pengentasan truk dengan muatan berlebih itu dilakukan guna mengurangi inefisiensi anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan.
“Sedang kita tertibkan, insyaallah, mohon doa dan dukungannya mulai 1 Januari 2027 zero ODOL,” jelasnya dalam agenda Balairung Dialogue di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
