Kericuhan di Ajang Pemilihan Bujang Dara Bengkalis 2025
Ajang yang seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi generasi muda Bengkalis, yaitu “Pemilihan Bujang Dara Bengkalis 2025”, justru berakhir dengan keributan. Acara yang digelar di Gedung Cik Puan Bengkalis pada Sabtu (25/10) malam, seharusnya menjadi momen penuh kegembiraan dan sorak sorai. Namun, suasana justru berubah menjadi ketegangan dan amarah.
Para peserta dan orang tua merasa tertipu setelah mengetahui bahwa acara tersebut tidak memiliki izin resmi dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bengkalis. Menurut informasi yang diperoleh, panitia awalnya mengklaim bahwa acara ini akan menjadi ajang besar dengan prosesi karantina dan malam puncak megah. Namun, hingga acara digelar, yang terjadi hanya pelantikan pengurus semata. Bahkan, jadwal kegiatan sempat diundur hingga tiga kali.
Sebanyak 150 pasang peserta mengikuti ajang ini dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100 ribu per orang. Namun, hingga acara berlangsung, janji-janji tentang hadiah, transparansi keuangan, dan rincian kegiatan tidak pernah dijelaskan secara pasti. Hal ini memicu kemarahan peserta dan orang tua, yang merasa nama besar Bujang Dara Bengkalis disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Suasana memanas ketika sejumlah peserta menuntut penjelasan dari panitia di depan umum. Kericuhan pun tak terhindarkan. Beberapa peserta dan orang tua maju ke depan panggung sambil menuntut pengembalian uang pendaftaran. Panitia yang tampak kewalahan tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Situasi sempat memanas hingga pihak keamanan internal kesulitan mengendalikan massa.
Akhirnya, ketua panitia dibawa oleh massa ke Polres Bengkalis untuk dimintai keterangan. Polisi langsung melakukan penyelidikan atas dugaan penipuan dan pungutan biaya tanpa dasar hukum.
Salah satu peserta, Santi, mengaku kecewa berat. “Kami sudah keluar biaya untuk kostum, rias, dan transportasi. Tapi malah seperti ini akhirnya. Tidak ada kejelasan dan tidak ada tanggung jawab,” katanya dengan nada kesal.
Menanggapi kejadian tersebut, Kadisparbudpora Bengkalis, Edi Sakura, menegaskan bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihaknya. “Kami tidak pernah mengeluarkan surat atau izin apa pun terkait kegiatan itu. Bahkan, dalam acara resmi Bujang Dara, tidak pernah ada pungutan biaya dari peserta,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa penggunaan nama Disparbudpora Bengkalis dalam kegiatan tersebut tanpa izin. “Mereka memang pernah datang untuk minta dukungan, tapi tidak kami bantu karena tidak jelas. Jadi kalau ada yang mencantumkan nama dinas, itu sepenuhnya tanpa izin,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Bujang Dara Bengkalis, Zulham Affandi. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari program resmi Ikatan Bujang Dara Bengkalis (IBDB). “Sudah kami klarifikasi di media sosial. Acara itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan resmi Bujang Dara Bengkalis. Mereka tidak punya izin memakai nama kami,” jelas Zulham.
Dalam pernyataan resminya, IBDB juga mengimbau masyarakat agar tidak salah paham. “Kegaduhan ini murni karena kegiatan ilegal yang menggunakan nama Bujang Dara tanpa izin dari pihak resmi,” tulis mereka.
Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan satu orang panitia untuk dimintai keterangan. “Benar, kami amankan satu orang panitia untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan,” ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik Bengkalis. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap ajang serupa yang mengatasnamakan instansi resmi tanpa izin dan kejelasan hukum.
