BANGKALAN – Belakangan ini, aksi unjuk rasa kerap terjadi di seluruh Indonesia, pasca munculnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Di Bangkalan, aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Bangkalan, mereka dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi.
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI ini long march dari Telang, Kamal, menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.
Sempat terjadi penutupan depan DPRD Bangkalan, hingga membuat arus lalu lintas lumpuh akibat aksi penolakan rencana kenaikan BBM subsidi tersebut.
Dalam aksi tersebut, masa aksi meminta agar anggota DPRD Bangkalan turut andil memperjuangkan, serta sama-sama menolak atas rencana kenaikan harga BBM subsidi.
“Kami meminta, agar DPRD Bangkalan menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat melalui DPR-RI, agar rencana kenaikan BBM ini tidak terjadi,” tutur Agung Gumellar, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rabu (31/8/2022).
Selain itu, dia membeberkan beberapa tuntutan dalam aksinya, salah satumya memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.salah satunya kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.
Mereka juga meminta pemerintah untuk membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik.
Pembatasan BBM bersubsidi ini, kata dia, harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor Industri, pertambangan dan perkebunan.
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah agar mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global, seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan llstrfk.
“Kami meminta agar melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta dan mendesak DPRD Bangkalan membuat pernyataan sikap terbuka di depan Media dan membentuk Banner. “Sikap terbuka itu nanti berisi penolakan harga BBM dan poin-poin dari tuntutan aksi kami,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, berkaitan dengan tuntutan masa aksi, terkait penolakan rencana kenaikan harga BBM, pihaknya akan melanjutkan ke pemerintah pusat dalam hal ini DPR-RI.
Selain itu, berkaitan dengan pernyataan sikap yang diminta oleh masa aksi, pihaknya juga mengaku siap untuk melakukan hal tersebut.
“Kami akan sampaikan tuntutan masa aksi ke pemerintah pusat, sementara berkaitan pernyataan pernyataan sikap, kami juga siap melakukannya,” pungkas dia.
