SAMPANG – Ketua DPRD Kabupaten Sampan menyoroti kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di Dinas Perhubungan (Dishub). Realisasi pendapatan parkir yang masih jauh dari target menggambarkan ketidak seriusan pemerintah dalam pengelolaan. Selasa, 07/01/2025.
Hal tersebut terungkap saat kalangan legislatif menggelar rapat kerja dengan dinas perhubungan (dishub) Pemkab Sampang. dalam rangka menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Sampang 2024.
Karena pada tahun 2023 lalu menurut dia capaian PAD di instansi itu mencapai sekitar 70 persen. Namun dengan target Rp 3,5 miliar, sementara pada tahun 2024 lalu, capaian akhirnya hanya dibawah Rp 300 juta.
’’Ini jelas tidak masuk akal, apalagi hampir setiap tahun selalu berulang,’’ ucap Rudi Ketua DPRD Sampang.
Politikus Nasdem itu menyatakan, upaya Dishub Sampang untuk menekan kebocoran belum juga membuahkan hasil. Tak hanya itu OPD-OPD yang capaiannya kecil itu harus tetap dievaluasi oleh teman-teman DPRD Sampang.
“Tentunya, bagaimana Dinas tersebut bagaimana cara kedepannya mengelola anggaran yang bisa memberikan kemajuan untuk Pemerintah Sampang, contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terbilang mencapai target malah lebih, ” terangnya.
Jadi ke depannya, Dinas yang sebagai pengawasan pengelolaan anggaran yakni Inspektorat untuk turun memeriksa masalah capaian PAD yang kecil dari OPD-OPD di Sampang.
“Inspektorat dalam hal ini menjadi ujung tombak dalam kebocoran pendapatan daerah, ” pungkasnya. (Md).
