SAMPANG – Pergantian Penjabat (Pj) Kepala Desa di kabupaten Sampang terus digoyang. Hampir setiap pekan gejolak pergantian Pj kepala Desa terus didemo oleh sebagian orang yang mengaku sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang mendatangi kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, pada Selasa, 9 Juli 2024 kemarin.
Mereka menyuarakan penolakan terkait penerbitan SK evaluasi Pejabat (PJ) Kepala Desa,dengan kedatangan mereka di kantor kecamatan kemaren itu,diduga ada upaya pengkondisian oleh oknum-oknum yang mengklaim sebagai anggota BPD untuk mengugurkan penerbitan SK evaluasi PJ Kepala Desa se-Kecamatan Omben.
Ketua Jatim Corruption Watch (JCW) DPW Dewan perwakilan Jawa Timur H.Holis mengungkapkan bahwa, penolakan ini diduga kuat adanya upaya pengkondisian oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian dan adanya bukti foto yang diambil saat kejadian di kantor kecamatan, menunjukkan bahwa individu yang menolak evaluasi tersebut ternyata bukanlah sebagian anggota BPD yang sah.
“Banyak dari kalangan oknum masyarakat yang bukan dari BPD yang diutus untuk penolakan PJ kepala Desa, ” ujarnya
Bahkan sejumlah saksi mata yang berada di lokasi kejadian menyatakan bahwa tindakan penolakan tersebut tidak representatif dan berpotensi merusak proses penerbitan SK evaluasi yang sedang berjalan.
“Bukti foto yang beredar menunjukkan adanya individu yang bukan bagian dari BPD, tetapi tetap menyuarakan penolakan seolah-olah mereka memiliki wewenang resmi, ” terangnya
Pihak Kecamatan Omben sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun, diharapkan klarifikasi segera diberikan untuk memastikan proses evaluasi PJ Kepala Desa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak-pihak yang tidak berwenang.
“Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya warga Kecamatan Omben, yang mengharapkan proses evaluasi yang transparan dan adil demi kemajuan desa-desa di wilayah tersebut, ” pungkasnya. (Md).
