Banggar DPRD Sampang Soroti Persoalan Anggaran Sisa Tahun 2023 RSUD Moh Zyn

SAMPANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sampang soroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2023 sekitar Rp 20 miliar. Besarnya Silpa tahun lalu akibat adanya beberapa satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) tidak mampu menghabiskan dana yang sudah dialokasikan pada tahun itu. Kamis, 27/06/2024

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengungkap bahwa realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Mohammad Zyn tahun 2023 jauh dari perkiraan awal.

Shohebus Sulton mengatakan, besarnya Silpa setiap tahun membuktikan kalau ada SKPK yang berkinerja buruk. Seharusnya, Pemkab memberikan reward dan punishment kepada SKPK yang bekerja dan tidak bekerja. Sebab, pemberian itu sebagai evaluasi bagi SKPK.

” Saya kira jika reward dan punishment tidak ada, maka perubahan kinerja bagi SKPK juga tak ada. Tahun lalu ada penilaian terhadap SKPK, tapi tahun ini tidak ada. Padahal itu penting,” kata laporan Banggar DPRD Sampang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 pada Rapat paripurna, Senin 24/06/2024 kemarin.

Pada ada tahun 2023 Proyeksi SILPA dari RSUD dr. Mohammad Zyn diperkirakan mencapai Rp 20 Miliar, dengan rincian Rp 15 Miliar akan diambil alih Pemerintah Daerah untuk pembiayaan di tahun 2024 dan Rp 5 Miliar untuk pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah dr Mohammad Zyn sendiri.

“Namun realisasi yang ada SILPA RSMZ hanya sekitar Rp 7,6 M,” katanya.

Tidak tercapainya SiLPA itu menurut orang yang akrab disapa Sulton itu karena pada tahun 2023 lalu RSMZ melakukan beberapa kegiatan seperti rencana pengembangan rumah sakit melalui KPBU sebesar Rp 3,6 Miliar. Pembelian alat kesehatan sebesar Rp 11 Miliar untuk menunjang kemampuan SDM yang kompeten. Dan pemeliharaan alat kesehatan sebesar Rp 3 Miliar.

“Tidak tercapainya SILPA ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pendanaan di tahun 2024,” tuturnya.

Oleh karena itu badan anggaran DPRD Sampang merekomendasikan untuk komitmen yang sebelumnya telah disepakati seharusnya terlaksana. Terkait dengan komitmen itu dibicarakan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada rencana pendanaan pengembangan rumah sakit yang akan mendatang,” ujarnya.

Sementara disisi lain, Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto menyampaikan, kalau terkait dengan SiLPA keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Mohammad Zyn yang realisasinya jauh dari perkiraan, menurut dia itu sebenarnya sapu kanan sapu kiri. Artinya, hal tersebut nanti juga akan kembali, karena itu dipergunakan untuk pelayanan di RSUD dr Mohammad Zyn sendiri.

“Itu kan di Investasi untuk alat, jadi kalau untuk alat nanti uangnya akan kembali ke pelayanan,” pungkasnya. (Md).