BANGKALAN – Persoalan bantuan PKH yang digadang-gadangkan pemerintah pusat kini menjadi tanda tanya bagi masyarakat di tingkat pedesaan. Salah satunya terjadi pada bantuan PKH tahap empat tahun 2022 yang lalu, sebanyak 56 warga tidak menerimanya meskipun sudah terdata sebagai penerima. Akibatnya uang sebesar Rp. 40.475.000 itu, bantuan tersebut tidak diterima kpm, dan itu tersebar di lima dusun yang ada di Desa Manoan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, pada Selasa (28/02/2023).
Kepala Desa Manoan, Suryadi mengaku tidak tahu menahu soal bantuan tersebut. Sebab, penyalurannya langsung koordinasi ke setiap kepala dusun atau apelnya dan penerima. Bahkan secara tegas dipaparkan bahwa pengondisian pencarian bantuan PKH memang tidak ikut campur, dan pendampingnya pun tidak ada koordinasi ke dirinya selaku kepada Desa Manoan.
”Iya tidak masalah, silahkan cari tahu takut ada punya warga yang tidak tersalurkan, takut ada pendamping yang bermain dibelakang saya. Dan saya tegaskan bahwa pendamping sosialisasi dengan penerima, saya tegaskan kembali, jika memang terjadi ada permainan itu dibelakang saya,”tegasnya.
Semenatar Kepala Dusun Nongmunce’ Maskur menyampaikan adanya kpm yang tidak menerima bantuan pkh tersebut, dikarenakan ada permasalahan namanya tidak sama dengan yang ada di kartu PKH. Sehingga pencairannya ditunda, dan diakumulasikan ke tahap bantuan selanjutnya.
”Sementara sekarang kartu PKH nya tidak berfungsi, dan warga langsung Ngambil ke pos,” jelasnya.
Selain permasalahan tersebut dia juga menerangkan bahwa maslahan lain seperti NIK tidak sama juga kerap terjadi saat pencarian bantuan tersebut. Bahkan banyak data yang tidak sesau alias amburadul.
”Banyak salbut datanya tahap empat, dan jika penerima tidak segera mengambil bantuannya, uang akan ditarik kembali oleh pusat,” katanya.
Sedangkan pendamping PKH Hakim yang memegang dua wilayah, yakni Dusun Dang Bigi, dan Dusun Nongmunce’ menyampaikan dirinya tidak menjadi pendamping pkh di desa manoan sejak pertengah tahun 2022 yang lalu. Selain itu dia memaparkan bahwa tidak cairnya tahap empat 2022 kemarin, karena ada pengurangan dari pusat.
”Ow. kalau itu memang banyak pengurangan dari pusat, bukan hanya di Desa Manoan,” pengakuannya.
Saat dirinya diberitahu terkait total uang yang tidak tersalurkan kepad kpm, dia menunjukkan rasa kagetnya. Sebab, dari 56 orang di setiap dusun jika ditotalkan uang semua yang tidak cair sebesar Rp: 40.475.000 Juta. Bahkan sekelas pendamping PKH itu mengaku tidak memiliki data pkh dari 56 warga yang tidak cair tersebut.
“Saya belum punya itu mas, laporkan mas. Saya dukung klu ada indikasi tilep itu” celutuknya.
Begitu juga saat dikonfirmasi ulang kepada Kepala Dusun Dangbigih, Miski menyampaikan, bahwa data yang dipegang itu merupakan pemberian dari pendamping pkh yakni Hakim.
”Iya diberi oleh pak hakim itu pendamping pkh nya, untukj dusun dangbigih,” pungkasnya. (Ak)
