BANGKALAN – Peraturan-peraturan pemerintah yang mengarah terhadap ekspor ternak ke luar daerah tanpaknya kurang pro rakyat. Hal itu terbukti dengan adanya aturan vaksinasi dan pengambilan sampel darah Sapi, memakan waktu yang cukup panjang untuk diberangkatkan ke luar madura. Akibatnya kerugian puluhan juta banyak dialami oleh pedagang sapi, salah satunya di wilayah Bangkalan, Ahad, (29/01/2023).
Salah satu pedagang Sapi asal kabupaten Salak H Nasir mengatakan, vaksinasi terhadap sapi butuh waktu dengan jangka dua minggu untuk sesi pengambilan sampel darah. Dan itu membuat repot bagi pemiliknya, sebab harus mengeluarkan biaya yang cukup besar selama ada di Madura.
“Selain harus membeli rumput dengan harga yang cukup besar, juga membutuhkan biaya vitamin ketahanan tubuh sapi. Semua itu diperkirakan jika sampai satu bulan bisa 10 juta ludes selama perawatan di Madura,” Tuturnya.
Ditambah lagi hewan potong yang ingin dibawa ke Kalimantan barat itu jumlah puluhan ekor. Sementara dari pihak pemerintah daerah tidak ada sekalipun untuk memberikan bantuan apapun, baik berupa vitamin gratis maupun rumput. Malah pemerintah saat vaksinasi masi mengambil upah, begitu juga ketika pengambilan sampel darah.
“Saya bayar kepetugas keswan kurang lebih dua juta an, untuk biaya vaksin dan sampel darahnya,” ungkan pria yang sudah puluhan tahun menjadi pedagang sapi tersebut.
Hal yang sama juga dialami oleh pedagang sapi di Kecamatan Kokop, vaksin dan sampel darah bayar ke petugas keswan Bangkalan. Pasalnya setelah dilakukan pengabilan sampel darah, supaya bisa berangkatkan ke luar daerah harus menunggu dua minggu sampai satu bulan.
“Sangat bingung ketika tidak bisa diberangkatkan, karena untuk mendapatkan rumput sangat sulit. Ditambah lagi ketika ada sapi yang sakit, itu yang menyebabkan kerugian besar,” jelasnya.
Dia hanya berharap pemerintah bisa melek terhadap kondisi yang dialami pedagang sapi, baik secara kebutuhan dan kelonggaran aturan yang ada. Sebab, kalau terus-terusan hal tersebut terjadi, bukan keuntungan yang didapatkan tapi kerugian yang bengkak.
“Jangan persulit usaha masyarakat, jika perekonomian rakyat ingin bisa diatasi. Kalau aturan terus dijunjung tanpa melihat situasi dan kondisi masyarakat, berarti pemerintah mencekik rakyat hidup-hidup dengan cara tidak bisa usaha,” tegasnya. (AK)
