Hukum  

Awas, Mengaku Anggota JCW dan Lakukan Interfensi Ketua DPC JCW Angkat Bicara

SAMPANG – Disinyalir ada sekelompok oknum mengaku unsur dari lembaga Jatim Caruption Wacth (JCW) terselubung dengan mendatangi salah satu pemerintahan Desa di wilayah Sampang iming-iming mengaku dari lembaga Jatim coruption watch (JCW) sehingga pihak pejabat ataupun Kontraktor melaporkan kepada Ketua Jatim coruption watch cabang Sampang selaku pemangku Ketua lembaga JCW cabang sampang, Rabu, 25/01/2023.

Bahwa Oknum tersebut datang ke salah satu kepala Desa di sampang yang enggan di sebutkan, dirinya mengaku dari lembaga Jatim coruption watch (JCW), sehingga kepala Desa tersebut melaporkan ke Ketua JCW cabang Sampang, untuk mempertanyakan kebenarannya, Ketika melaporkan ke Ketua JCW cabang Sampang ternyata tidak benar atau di sebut Oknum.

Ketua Umum Jatim coruption watch melalui Ketua Cabang Sampang H. Aulia Rahman yang menahkodai JCW DPC Sampang angkat Bicara. Dirinya menyebutkan, diduga ada oknum ngaku-ngaku unsur dari lembaga JCW mendatangi sejumlah Kepala Desa yang Berdalih memeriksa data atau laporan ke perangkat Desa, oknum berkedok dari lembaga JCW

“Saya tidak pernah mengeluarkan Id Card (kartu kelembagaan) kepada anggota saya, apalagi menyuruh kepada anggota saya untuk mengontrol, menginterfensi kepada pejabat maupun pihak kontraktor apalagi laporan tersebut langsung Ada dua kepala Desa di Sampang yang melapor ke saya ” Tegas Aulia Rahman yang juga di DPP JCW sebagai Pengawasan dan Penindakan

Selanjutnya jika ada oknum yang mengatas namakan dari lembaga Jatim coruption watch (JCW) laporkan Saja kepada pihak yang berwajib, karena saya masih belum memberikan id card kepada Anggota Saya, kecuali ada laporan dari masyarakat untuk meminta Pendapingan Hukum baru saya keluarkan Corp Surat perintah tugas.

“Sekali lagi dengan Nada keras, Jika memang ada Oknum mengatas namakan dari lembaga JCW, laporkan ke saya ataupun ke instansi Aparat Hukum untuk di tindak lanjuti ataupun di proses Hukum” Tegasnya.
Aulia juga menambahkan, kepada seluruh instansi pemerintah, baik itu lingkup pemerintah Desa, maupun Pemerintah Daerah dan juga pihak Kontraktor apabila ada oknum seperti itu di tanyakan, agar tau siapa mereka, karena itu penting legalitasnya.
(Md)