DPRD Sampang Kutuk Rekor MURI Yang Diduga Jadi Ajang Bisnis

SAMPANG – Kostum Rekor MURI banyak diperbincangkan di beberapa grup Whatsapp Sampang. Bagaimana tidak, sebab kostum yang habiskan total anggaran Rp2 miliar itu, tidak sesuai harapan. Ketidak sesuaian itu meliputi, ukuran kostum, terdapat sobekan pada kostum, deameter leher yang tidak sebagaimana pakaian, ukuran celana panjang sebelah, serta ukuran tidak sesuai pemesanan awal.
Dari kejadian itu, banyak Apratur Sipil Negara (ASN) yang melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Sehingga, DPRD Sampang mengutuk penarikan rekor MURI yang terindikasi terduga ajang bisnis.
Serta akibat menjadi perbincangan hangat, target giat senam besok berpotensi Gagal.

Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang R. Aulia Rahman mengatakan, antara kostum rekor MURI dengan uang yang dikeluarkan oleh ASN tidak sesuai. Hal itu ia ketahui, semenjak banyak ASN yang melapor kepadanya.
“Rp200 ribu justru dapat kain yang nerawang, dan banyak lagi laporan ASN kepada saya,” bebernya.

Dari hal itu, Dewan sekaligus pengusaha Lele dan Bebek itu mengutuk kegiatan penarikan pada rekor MURI. Serta ia menilai buruk kinerja pemerintah kabupaten (Pemkab) yang di pimpin H. Selamet Junaidi.
“Ini mencemarkan kinerja Pemkab, sehingga menjadi kinerja yang buruk,” kecamnya.

Ia berpendapat, seharusnya uang hasil sumbangan itu disumbang ke Rakyat miskin, atau disumbang ke bank UMKM, daripada mengadakan penarikan untuk beli kostum rekor MURI yang terindikasi bisnis itu.
“Sampang itu kabupaten termisikin se Jawa Timur, seharusnya hasil penerikan disumbangkan ke Rakyat miskin. Lumayan kan, Rp2 miliaran lebih,” imbuhnya.

Diteruskan oleh anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni. Ia mengutarakan, kalau hanya untuk rekor MURI, tanpa seragam yang sama semua, sebenarnya juga bisa. Hal itu ia ketahui usai membaca persyaratan rekor MURI. Contohnya Pemerintah Kota Surabaya yang tembus di rekor MURI Tari Remo.
“Di surabaya justru odeng dan lainnya tidak seragam. Ada yang odengnya pakai handuk, serta lain sebagainya,” bandingnya.

Kalau pemkab yang berjuluk kota bahari ini, kata Bung Fafan, target rekor MURI-nya masih terselip proyek yang secara tidak langsung menjadi ajang bisnis.
“Maka dari itu, Sekda Sampang harus bertanggung jawab atas keluhan Rakyat yang banyak variannya itu,” pinta Dewan sekaligus petani itu.

Sementara salah satu pemerhati Kabupaten Sampang (AG) mengatakan, bahwa rekor MURI berpotensi gagal. Hal itu dikarenakan, banyaknya keluhan dari penerima kostum. Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan rencana target rekor MURI. Atau, semisal rekor MURI ingin tetap dilanjutkan, maka pemerintah harus mengganti kerugian pembeli seragam rekor MURI.
“Sebab kebobrokan rekor MURI saat ini sudah menjadi rahasia publik. Jadi harus segera disikapi,” bijaknya.

(AHe)