SAMPANG – Proyek JLS dikerjakan oleh PT Asri Karya Lestari yang kerjasama operasional (KSO) dengan PT Dua Puteri Kedaton. Nilai kontrak kerja proyek ini sebesar Rp 199.758.646.139,99. Proyek JLS dikerjakan multi years yang dimulai dari 2021 dan ditargetkan tuntas tahun ini.
Pembangunan JLS dikerjakan sepanjang 7,4 kilometer. Jalur ini melewati Desa Aeng Sareh, Desa Pangongsean dan Patarongan Kecamatan Torjun. JLS akan menjadi jalur alternatif untuk kendaraan berat.
Namun apa yang terjadi di lapangan dalam pekerjaan tersebut Banyak Indikasi penyimpangan, terkesan asal-asalan dan tidak sesuai dengan besaran teknis (Bestek).hal ini menjadi Sorotan publik baik kalangan masyarakat, lembaga, hingga media, Jum’at, 23/12/2022
Padahal sebelumnya sempat digembar gemborkan oleh Pemerintah kabupaten Sampang akan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana – KSO dan manajemen kontruksi yang sudah profesional. Namun nyatanya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang sudah ditentukan.
Tidak hanya itu, mega proyek JLS menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp 204,5 milliar, yang pastinya akan dibebankan kepada masyarakat Sampang hingga tahun 2027 melalui sumber pendapatan daerah untuk pelunasan pinjaman tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang Moh Zis, terkait molornya pelaksanaan dianggap hal biasa berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dimana pelaksana mempunyai hak untuk perpanjangan waktu menyelesaikan kontrak. Pihaknya saat ini memberikan tambahan waktu hingga akhir Tahun 2022.
“Sesuai Kepres 50 hari, perpanjangan waktu penyelesaian megaproyek sampai 31 Desember 2022.akhir tahun ini,” Tegasnya
Menanggapi tersebut R. H. Aulia Rahman, salah satu tokoh asal Kecamatan Torjun. Menurutnya,perlu di pertanyakan legalitas Ketidak Profesionalan pelaksana JLS hingga melebihi masa kontrak perlu dipertanyakan, sebab untuk lokasi pengerjaan JLS diketahui jauh dari kerawanan bencana alam dan banjir.
“Tidak ada faktor bencana alam di lokasi megaproyek JLS baik banjir maupun gempa bumi, kendalanya apa kok bisa molor. Apa karena dari modal atau memang pihak pelaksana proyek yang tidak becus,” kata Aulia dengan penuh kritik dan tanda tanya
Lanjut salah satu Anggota DPRD Sampang yang masih berani secara langsung mengkritisi berbagai kebijakan Bupati Sampang Hebat Bermartabat yang kurang berpihak ke masyarakat termiskin se-Jatim. Sampai saat ini, lokasi megaproyek yang terkesan dibiarkan dijadikan ajang balap liar yang hampir memakan korban jiwa, itu seperti menghalalkan berbagai cara untuk menutupi berbagai penyimpangan dan ketidaksesuaian pada RKS dan RAB baik sebelum dan setelah masa kontrak berakhir.
“Lapisan aspal kedua ac-bc dan lapisan ketiga ac-wc dengan tebal total 10 cm yang masih dikerjakan di beberapa lokasi, belum lagi di beberapa lokasi induk kontruksi pokok pada pekerjaan utama yang tidak dikerjakan sampai sekarang,” terang Aulia.
Lantas apalagi yang harus di perbuat pelaksana proyekTersebut di duga banyaknya ketidak Frosfesionalitas pekerjaannya perlu di pertanyakan, karena apa, ini megaproyek tentunya di kerjakan dengan Ahli yang benar, dan bisa di pertanggung jawaban kan. (Md)
