SAMPANG – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjadi sorotan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Bagaimana tidak, sebab ratusan ribu dari bansos diarahkan agar dibelanjakan beras. Diketahui sebelumnya, di desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang penyaluran bansos tidak transparan. Yakni, terdapat laporan dari masyarakat Terkait pengarahan agar ratusan ribu dibelanjakan beras. Sehingga tidak salah apabila hal itu menjadi sorotan DPRD Sampang terutama Komisi IV. Bahkan, Dewan juga menyoroti beberapa desa di dua kecamatan, terkait penyaluran bansos yang tidak transparan itu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sampang Nasafi menegaskan, bakal menindak lanjuti laporan terkait masyarakat yang diarahkan agar uang bansos dibelikan beras. Yakni, ia akan menghubungi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Sampang terkait aturan yang dipermasalahkan itu.
“Selain itu, kami juga akan mengadakan rapat komisi terkait beberapa temuan di lapangan,” ujarnya, Senin (12/12/22).
Diteruskan oleh Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang Aulia Rahman yang mengatakan, bahwa dalam waktu dekat akan memanggil beberapa Kades dan PJ Kades terkait, untuk di minta keterangan dalam hal bantuan sosial yang disalurkan secara tidak transparan.
“Tentu kami akan adakan rapat komisi. Terkait bansos yang disalurkan secara tidak transparan itu, nantinya kami akan panggil penanggung jawabnya,” sambungnya.
Terkait permasalahan itu, ia mengaku mendapat laporan langsung dari keluarga penerima manfaat (KPM) dari desa yang berbeda-beda. Yakni, ratusan ribu dari bansos yang diterima oleh KPM diarahkan untuk membeli beras oleh oknum perangkat desa.
“Sebab KPM itu tidak terima, tapi tidak punya keberanian untuk membantah dalam meminta haknya secara penuh,” bebernya.
Dijelaskannya, lokasi desa yang bakal dipanggil itu merupakan beberapa desa di dua kecamatan, yakni di kecamatan Torjun dan Jrengik. Hanya saja ia tidak membeberkan lokasi desa secara rinci.
“Di dua kecamatan, intinya akan kami panggil beberapa desa di dua lokasi itu,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan memanggil dua camat di dua lokasi itu. Sebab, terkait penyaluran bansos di desa-desa memang ranah camat yang menjabat.
“Kami juga akan panggil dua camat terkait,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinsos PPPA Sampang Mohammad Fadeli tidak bisa memberi keterangan, sebab ia sedang rapat membahas anggaran tahun depan.
“Mohon maaf ya mas, saya masih rapat. Besok atau lusa ya mas,” pungkasnya.
(Tim/Red)
