Pamekasan — Polemik yang kerap terjadi setiap tahunnya dikalangan masyarakat yang berprofesi sebagai petani setiap jelang musim tanam kini masih mengalami keterbatasan pupuk bersubsidi. Kinerja tim KP3 dalam menuntaskan kasus penyelewengan pupuk bersubsidi perlu dievaluasi serta peran keterlibatannya perlu dilakukan secara masif.
Mahal serta langka dalam peredarannya kerap menjadi perhatian dan sorotan publik para pemangku kebijakan dipamekasan salah satunya termasuk Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin. Jum’at/04/11/22 Dia menilai. (DKPP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan untuk segera turun langsung dan menggali data ke tengah masyarakat yang tergabung dalam kelompok poktan dan melakukan langkah taktis dalam penyelesaian persoalan yang kerap dikeluhkan para petani.
DKPP Pamekasan harus merangkul dan dapat bersinergi dengan para masyarakat khususnya para petani untuk masuk dalam kelompok poktan agar terdata dan mudah untuk masyarakat memperoleh pupuk bersubsidi. Pintanya
Untuk meyakinkan para petani, kata Fattah, DKPP harus memaksimalkan pelayanan dan programnya dalam memberikan penyuluh pertanian. Mereka harus berperan sebagai pendamping yang mampu meyakinkan petani agar masyarakat dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan semua yang diarahkan oleh instansinya.
Keberadaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang bertugas untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, kata Fattah, adalah bukti bahwa pemerintah terlibat. Sebab kata gus Acing yang akrab disapa, pengurus KP3 ini, selain terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan, juga ada unsur pemerintah daerah.(RS)
