SAMPANG – Wacana penundaan Pilkades 2025 mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Bila terjadi, Indonesia bisa dicap sebagai negara yang bukan demokratis lagi.Peniaian itu muncul dari Penelitian, Pemilu Membajak Demokrasi
“Kalau Pelkades ditunda atau menjadi 2025 periode, maka Indonesia tidak bisa dianggap sebagai negara demokratis. Karena tidak lagi memiliki Pemilu yang teratur,” ujar Tokoh masyarakat Aulia
Dikatakan, hilangnya demokrasi atau menciderai pesta Pilkades di Indonesia itu bisa saja terjadi jika tidak terlaksana pasalnya hanya di Sampang saja yang belum melaksanakan pesta Demokrasi di tingkat Pilkades Sedangkan Kota lain se Jawa Timur sudah melaksanakan pilkades, contoh di Bangkalan sudah membentuk tim P2kD untuk tahap 2 pelaksana Pilkades akan dilaksanakan pada 23 Mei 2023 nanti.
Awalnya, beranggapan perpanjangan masa jabatan tingkat pilkades yang memakai jabatan Sementara ( PJ) Namun, ini menjadi serius dan perlu dicegah
Menurut Aulia, argumentasi yang dibangun untuk menunda Pilkades itu tidak ada yang tepat. Misalnya, alasan pandemi Covid-19. Serangan varian Omicron saat ini bisa disimpulkan tidak sebahaya varian Delta. Kemudian, alasan ekonomi yang terpuruk akibat badai pandemi, Alasan apalagi pemerintah Sampang tidak mengadakan pesta demokrasi pilkades
“Justru, ekonomi memburuk itu segera dilakukan pergantian kepemimpinan. Di sinilah berlaku punishment atau reward dari rakyat untuk pemimpinnya. Apalagi jika alasan perang, ini sungguh jaka sembung alias nggak nyambung,” ungkapnya.
Namun, pendapat ada kepentingan oligarki di balik wacana penundaan Pilkades 2025 ini ada benarnya. Pasalnya, walau berbeda namanya, wacana perpanjangan masa jabatan (PJ) itu.
“Kalau sampai kita memperpanjang masa jabatan kades PJ di Sampang tidak bisa disebut lagi sebagai negara demokratis,”tegasnya
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Drs. Raden Chalilurachman belum bisa memberikan keterangan, jawaban tentang Pilkades yang belum terlaksana di kabupaten Sampang
Tambahan ada 111 Desa di Sampang yang belum terlaksana pesta pilkades.(mohdy).
