BANGKALAN – Penerapan kartu tani sebagai syarat untuk melakukan penebusan pupuk subsidi hingga kini belum bisa diterapkan. Sebab masih banyak petani yang belum memilik kartu tersebut.
Akibatnya, pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten Bangkalan masih lemah, karena pengawasannya hanya dilakukan secara manual.
Dari total 125 ribu petani yang terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), hanya 80 ribu yang sudah selesai cetak kartu tani.
“Kalau pengawasan dari kita, yang penting dia itu betul-betul petani dan terdaftar di dalam e-RDKK,” tutur CHK Karyadinata, Kasi Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Bangkalan, Rabu (12/10/2022).
Selain itu, pengawasan yang ia lakukan berdasarkan penebusan pupuk subsidi yang dilakukan oleh petani, sehingga dia menyarankan agar penebusan dilakukan secara berkelompok, melalui kelompok tani (Poktan) di masing-masing desa.
“Kalau penyaluran secara individu, baik di distributor maupun di kios, itu lebih susah, karena akan berdampak pada laporannya nanti, makanya harus dikoordinir secara kelompok untuk penyalurannya,” kata dia.
Dia menyebutkan, bahwa kebutuhan pupuk subsidi sudah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kelompok. Sebab, untuk mendapatkan pupuk subsidi saat ini cukup susah, karena harus terdaftar di e-RDKK.
Untuk diketahui, kuota subsidi pupuk di Bangkalan per tanggal 19 September 2022, terbilang masih melimpah, jenis urea sebanyak 22,3 ribu ton terserap 6,8 ribu ton, sedangkan pupuk jenis NPK tersedia 13,3 ribu ton terserap 3,4 ribu ton.
Penyaluran pupuk subsidi itu, di Bangkalan penyalurannya melalui 5 distributor, yang disebar ke 105 kios se Bangkalan. (Faiq)
