BANGKALAN – Jelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap II tahun 2023 mendatang, di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mulai memanas.
Seperti yang terjadi di Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan, tampak dalam video yang berdurasi 4 detik tersebut, puluhan warga mengepung Kantor Mapolsek setempat.
Kericuhan itu terjadi pada hari Kamis sore kemarin (15/9), menurut informasi yang beredar disebabkan oleh pembentukan P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) yang dinilai tidak sehat.
Kepala Camat Klampis Abdul Malik membantah, bahwa peristiwa itu bukan kericuhan, melainkan hanya kesalah pahaman antar warga saat proses pembentukan P2KD.
“Saya tekankan itu bukan kericuhan, hanya saja mis komunikasi saja, biasa demokrasi pasti ada puas dan tidak puasnya mas,” ujar Malik saat dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022).
Menurutnya, peristiwa itu bermula saat salah satu masyarakat tidak dimasukkan di dalam kepanitiaan atau P2KD, sehingga terjadi keberatan, makanya segerombolan masyarakat meminta keadilan terhadap pihak kepolisian.
“Jadi segerombolan mayarakat Desa Bator kemarin bukan kericuhan, melainkan hanya minta keadilan dan minta hasil musyawarah pembentukan P2KD,” kata dia.
Bahkan, kemarin hasil pembentuakan P2KD Desa Bator berakhir dengan clear dan dilakukan pengambilan sumpah di kantor Mapolsek Klampis, yang di hadiri oleh Wakapolres dan Kabag Ops Polres Bangkalan.
Hal senada juga disampaikan oleh, Iptu Anang Widiarto Kapolsek Klampis, bahwa peristiwa itu bermula karena salah satu warga tidak dimasukkan dalam P2KD. Sehingga warga bergerombol ke kantornya untuk meminta keadilan.
“Peristiwa itu sudah clear, dan tidak ada masalah, panitianya pun sudah ada dan sudah ditetapkan 11 orang, pada saat itu juga,” kata dia.
Untuk diketahui, di Kecamatan Klampis ada 10 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahap II tahun 2023 mendatang, namun sampai saat ini masih 5 desa yang sudah membentuk P2KD, termasuk Desa Bator yang diduga ada kericuhan kemarin. (Faiq)
