BPPKAD Setuju Dengan Langkah Paguyuban Parkir Trunojoyo Kabupaten Sampang Dalam Retribusi Pendapatan Parkir

SAMPANG – Adanya Paguyuban Parkir Trunojoyo Sampang yang baru dibentuk dan telah ditetapakan ketuanya untuk mengkoordinasikan para juru parkir (Jukir), kedepannya bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal pendapatan, dan telah disepakati bersama DPRD dan OPD kabupaten Sampang, Senin, 08/01/2024

Hal ini demi transparansi pendapatan retribusi parkir Kepala Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengungkap bahwa Juru Parkir (Jukir) tidak dibenarkan jika langsung memotong di awal dari hasil pendapatan retribusi parkir. Pendapatan itu harus terlebih dahulu disetorkan ke Kas Daerah (Kasda) yang kemudian nantinya bagian Jukir itu akan dimasukkan di Belanja.

“Pengelolaan keuangan itu sudah lama, pendapatan itu harus disetor dulu. Bahkan biaya operasional yang diperlukan untuk terwujudnya pendapatan itu harus diatur melalui belanja, ” ujar Hurun

Dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dimana dipasal 66 dalam PP 35 itu disebutkan bahwa pemungutan retribusi itu dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Tetapi diayat (3) dipasal 66 yang sama itu disebutkan bahwa pendapatan atas kerjasama dengan pihak ketiga tersebut harus disetor Bruto, ” terangnya

Misalnya disepakati dengan Dinas Perhubungan (Dishub), dan dishub sudah punya data potensi dari titik parkir A itu berdasarkan kajian potensinya. Katakan sebulan ada 50 kendaraan yang parkir, sehingga kalau dikalikan tarifnya diperoleh sekian.

“Bagian jukir atau pihak ketiga yang 40 persen itu tidak boleh langsung dipotong diatas dari nilai yang disepakati. Tetapi itu harus dianggarkan melalui belanja, dan jukir ini nanti nganfra ke dinas perhubungan,” imbuhnya.

Sedangkan ketua paguyuban parkir trunojoyo Sampang, R.H.Aulia Sampang mengapresiasi langkah bersama sama OPD untuk kesejahteraan rakyat para jukir di kabupaten Sampang, sehingga gejolak bisa diatasi mengingat para jukir yang berjasa demi meningkatkan pendapatan daerah

Telah di sepakati bahwa penarikan retribusi parkir dengan pendapatan sudah terbagi rata dengan pihak pemerintah, yaitu, 50-50, baik dari Dishub dan Bangkesbangpol, itu sudah saling menyepakati. Meskipun pembagian awalnya 60-40. Jadi otomatis dari pihak Jukir merasa tenang meskipun target dinaikkan

“Menghindari jukir yang merasa dirugikan dalam hal setoran. Karena pada dasarnya kesejahteraan Jukir menjadi pokok utama. Sehingga pihak Dishub pun sepakat untuk melakukan kroscek lapangan terkait intensitas kendaraan yang ada ditempat parkir masing-masing lokasi, “Pungkasnya.
(Md)