Legislatif Instruksi Dishub Agar Melakukan Kroscek Ulang Lokasi Parkir

SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) agar melakukan kroscek ulang lokasi parkir. Tujuannya, agar data dan pendapatan juru parkir (jukir) sesuai. Sehingga tidak ada lagi jukir yang merasa keberatan atau dirugikan.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Achmad Baihaki Munir menyatakan, bahwa sejak 2023 di sampang ada dua metode parkir. Pertama, yaitu parkir berlangganan, di mana parkir itu khusus untuk kendaraan bernomor polisi (nopol) Sampang. Kedua, penarikan biasa bagi kendaraan nopol luar Sampang.

“Maka dari itu mulai tahun 2024 ini, itu sudah memang diputus untuk parkir berlangganan,” terangnya, Kamis 04/01/2023.

Menurut Baihaki, sebelumnya jukir menyetorkan hasil retribusi parkir ke kas daerah (Kasda) dengan pendapatan Rp 300 ribu dalam satu bulan. Kemudian, jukir meminta kenaikan sebesar 50 persen menjadi Rp 600 ribu. Namun secara regulasi hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Maka dari pihak Dishub itu melakukan survei lapangan melalui konsultan, yang mana perolehan parkir itu yang sesuai dengan kendaraan-kendaraan yang ada di lokasinya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, bahwa hasil dari audiensi sudah ada kesepakatan bahwa penarikan retribusi tersebut 50 50 persen. Rinciannya, untuk pemerintah daerah 50 masuk pada retribusi atau Kasda, sedangkan 50 persennya lagi untuk jukir.

“Namun secara aturan itu harus disetorkan dulu ke kasda, kemudian kalau sudah disetorkan, nanti bisa dibayarkan sesuai dengan regulasi yang ada,” ucapnya.

Jika hasil audiensi tersebut diperkirakan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35, itu tidak mungkin. Alasannya, karena sudah melalui kajian secara matang. Dan sebenarnya 50-50 persen itu merupakan kebijakan atau kesepakatan bersama dan tidak masuk dalam aturan.

Yang dimaksud aturan, lanjut dia, bahwa PP 35 merupakan retribusi yang ditarik oleh jukir harus disetor ke kasda secara utuh. Artinya, jukir tidak serta-merta langsung mengambil 50 persen dari hasil retribusi parkir yang didapat.

“Yang sesuai dengan PP 35 adalah seumpamanya jika pendapatan retribusi itu Rp 100 ribu, maka uang itu disetorkan semuanya ke kasda, kemudian nanti oleh kasda disesuaikan dengan pengeluaran,” tandasnya. (FS)